Tanggapi Prabowo Soal Adanya Kebocoran Anggaran Pemerintah, JK: Ada yang Bersih, Ada yang Enggak


SURATKABAR.ID – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak menampik tudingan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut soal kebocoran anggaran pemerintah. Kebocoran itu menyusul sejumlah penangkapan terhadap aparat pemerintah terkait kasus korupsi yang belakangan marak.

“Ya, tentu. Kalau tidak bocor kenapa banyak aparat pemerintah yang ditangkap. Pasti bocor, tapi tidak berlebihan seperti itu,” ujar JK ditemui di Markas Pusat Palang Merah Indonesia, Jakarta, Jumat (8/2), seperti yang diwartakan CNNIndonesia.com.

Sebelumnya, Prabowo mengklaim memiliki data tentang kebocoran anggaran akibat penambahan besaran jumlah alokasi dana (mark up), yakni sekitar angka Rp 500 triliun per tahun. Angka tersebut berkisar 25 persen dari jumlah total anggaran pemerintah sebesar Rp 2 ribu triliun.

Namun demikian, JK dengan tegas mengatakan bahwa kebocoran yang terjadi tidaklah sebesar seperti yang disebutkan Prabowo. Salah satu penyebab terbesar bocornya anggaran, disebut JK, adalah lantaran perkara korupsi. Akan tetapi hal tersebut tak dapat digeneralisasi.

“Jangan disamaratakan, ada yang bersih, ada yang enggak. Tidak benar itu diratakan 25 persen. Anda tidak bisa korupsi, katakanlah gaji pegawai, itu kan tidak bisa dikorupsi. Yang dikorupsi itu hanya anggaran pembangunan,” tutur JK kemudian.

Baca Juga: JK Singgung ‘Singapura vs Bangladesh’ Ada di Jakarta, Pengamat Tata Ruang Angkat Bicara

Ia sendiri mengaku tak mengetahui secara pasti berapa perkiraan angka kebocoran anggaran pemerintah. Namun, bercermin dari sejumlah kasus yang ada, JK menduga, setidaknya kebocoran itu berkisar antara tujug hingga 15 persen saja.

“Sulit diperkirakan itu. Kasus-kasus yang kita lihat orang minta bagian tujuh persen, ada 10 persen, paling nakal kira-kira 15 persen. Itu yang masuk pengadilan ya. Tapi tidak ada yang minta 25 persen,” tandas JK tegas.

Lebih lanjut JK mengatakan, selama ini pemerintah telah berupaya maksimal untuk menekan jumlah tindak pidana korupsi. Hal tersebut, ungkap JK, dapat dilihat dari begitu banyaknya jumlah kepala daerah hingga menteri yang diciduk dalam beberapa tahun belakangan ini.

“Sudah banyak yang ditangkap, orang mestinya takut. Menteri saja sembilan yang ditangkap. Bupati 120, gubernur 19. Ada negara seperti itu enggak? Memang ada korupsi, tapi kita tegakkan juga sangat keras,” ujarnya.

Prabowo Subianto, sebelumnya, dalam kunjungan ke Kelapa Gading, Jakarta, beberapa waktu yang lalu, mengatakan bahwa pembangunan Indonesia seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan. Namun pada kenyataannya, anggaran yang disusun pemerintah justru bocor dan dikorupsi setiap tahunnya.

Menurut data yang ia kumpulkan, setidaknya tercatat ada kebocoran sekitar Rp 500 triliun per tahun. “Dari Rp 2.000 triliun (anggaran pemerintah), hampir Rp 500 triliun yang bocor. Uang ini hilang,” ujar Prabowo dalam kesempatan tersebut.

Terkait hal tersebut, calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) balik menantang Prabowo untuk melaporkan klaim kebocoran anggaran tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta laporan harus disertai data dan fakta sesungguhnya.

“Duitnya gede banget Rp 500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal,” ujar Jokowi.

Kemudian Jokowi lantas menyinggung pernyataan Prabowo pada 2014 silam. Ketika itu, Prabowo menyebutkan terjadi kebocoran anggaran hingga Rp 7.200 triliun. Dan saat ini terjadi kebocoran yang disebut Ketua Umum Partai Gerindra tersebut sebesar 25 persen atau Rp 500 triliun.