Ingin Baca, Presiden Jokowi Cari Tabloid Indonesia Barokah


SURATKABAR.ID – Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi) mengaku tertarik untuk membaca tabloid Indonesia Barokah. Tabloid terkait diketahui dilaporkan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga ke Dewan Pers. Presiden Jokowi tertarik ingin mengetahui isi dari tabloid tersebut. Ia pun ingin memastikan apakah konten yang disajikan dalam tabloid yang disebut beredar di masjid-masjid dan pesantren di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat itu memang mengandung kampanye hitam (black campaign) atau tidak.

“Saya baca dulu, apakah yang disampaikan sebuah black campaign atau negative campaign beda-beda. Apakah itu fakta. Saya cari sebentar lagi, kalau sudah ketemu, baru baca, baru komentar,” beber Jokowi usai meninjau program Mekaar di Kota Bekasi, Jumat (25/01/2019), dilansir dari laporan Republika.co.id.

Menurut pengakuan Jokowi yang juga mengemban posisi sebagai calon presiden nomor urut 01 ini, dirinya belum pernah membaca tabloid yang dilaporkan tim paslon capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga ke Dewan Pers pada Jumat (25/01/2019) pagi.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga memandang tabloid ini memuat konten ujaran kebencian dan membangun kebencian umat Islam terhadap paslon nomor urur 02 tersebut.

BPN Prabowo-Sandiaga Uno melaporkan tabloid Indonesia Barokah edisi 1 Desember 2018 yang diduga menyebarkan pemberitaan ujaran kebencian (hate speech). Pemberitaan ini dinilai merugikan lantaran menimbulkan permusuhan antara umat Islam dengan capres-cawapres 02 terkait.

Baca juga: Komentar Kalem Dedi Mulyadi dan TGB Soal Tabloid Indonesia Barokah

Diketahui, tabloid Indonesia Barokah yang diduga memuat konten kampanye dan ujaran kebencian terhadap salah satu calon presiden RI beredar di sejumlah masjid dan pesantren di Kabupaten Majalengka. Bawaslu setempat sedang mendalami kasus ini. Di samping itu, tabloid yang sama juga ditemukan beredar di sejumlah masjid dan pesantren di Kabupaten Bandung.

Yenny Wahid Tak Permasalahkan Selama Tak Langgar Kaidah Jurnalistik

Lebih lanjut, menukil Kompas.com, Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid mengatakan, peredaran tabloid Indonesia Barokah tak perlu dipermasalahkan sepanjang memenuhi asas jurnalistik.

“Selama tidak melanggar asas jurnalisme, kalau saya patokannya asas jurnalisme. Kalau asas jurnalisme tidak dilanggar maka memang konsekuensi dari liberalisme informasi ya. Itu siapa saja bisa menerbitkan berita. Kaidah-kaidah news making-nya tetap dijaga,” tukas Yenny saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (25/01/2019).

Ia berpendapat, adalah wajar jika dalam salah satu berita, terdapat pasangan calon yang diunggulkan. Hal ini disebabkan karena narasumbernya berasal dari pasangan calon tertentu.

Yenny mengungkapkan, jika yang diwawancarai adalah pihak pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, maka akan memuji pasangan terkait dan menjelekkan pasangan calon lainnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Demikian juga sebaliknya. Jika narasumber merupakan kubu pasangan calon nomor urut 02, maka akan memuji pasangan itu dan akan menjelekkan pasangan lainnya.

“Di luar itu semua, ya tergantung yang bicara. Kalau yang bicara lawan politiknya 01 ya otomatis akan menyudutkan 01. Kalau lawan politiknya 02 otomatis akan 02. Itu menurut saya sudah suatu hal yang jamak dalam momen politik seperti ini,” imbuh Yenny.

“Makanya harus dijaga adalah kaidah jurnalismenya. Tapi kalau itu sifatnya adalah opini tidak berdasarkan fakta itu baru hoaks, harus dibedakan,” tambahnya menjelaskan.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga melaporkan Tabloid Indonesia Barokah ke pihak kepolisian.

“Kami sudah laporkan pada pihak yang berwajib, karena tabloid-tabloid itu isinya tendensius dan juga tidak jelas penerbitannya,” tutur Direktur Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/01/2019).

Poling #Pilpres2019 SuratKabar.id
Jika Pilpres 2019 dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan anda pilih?
Klik 'Vote!' untuk melihat hasil polling sementara.