Remisi Jokowi untuk Otak Pembunuhan Jurnalis yang Dibuang di Laut, Bukti Kemunduran Hukum Indonesia


SURATKABAR.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan remisi atau pengurangan hukuman kepada I Nyoman Susrama, sang otak pembunuhan wartawan Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. Susrama yang awalnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup kini berubah menjadi 20 tahun.

Seperti yang dihimpun dari laman CNNIndonesia.com pada Jumat (25/1/2019), Susrama sendiri merupakan aktor intelektual yang ada di balik pembunuhan berencana terhadap Prabangsa. Ketika mengeksekusi korban, ia mendapatkan bantuan dari enam pelaku lainnya.

Keenam orang tersebut adalah Komang Gede yang mendapatkan peran menjemput korban. Dua orang lainnya adalah Nyoman Rencana dan I Komang Gede Wardana alias Mangde selaku eksekutor pembunuhan sekaligus membuang jasad korban ke laut.

Dan tiga orang lainnya, yakni Dewa Sumbawa, Endy, dan Jampres mendapat kepercayaan untuk membersihkan darah korban. Kasus berawal ketika korban menulis berita mengenai dugaan korupsi sejumlah proyek Dinas Pendidikan di Kabupaten Bangli, Bali awal Desember 2008 hingga Januari 2009.

Berita terkait proyek pembangunan TK dan SD bertaraf internasional di Bangli menjadi salah satu yang ditulis Prabangsa. Sementara diketahui Susrama merupakan pemimpin dari proyek tersebut. Atas pemberitaan yang disusun redaktur Radar Bali, Jawa Pos Grup itu, sontak membuat Susrama naik pitam.

Baca Juga: Ketika Jokowi dan Prabowo Sama-Sama Disebut sebagai Pelanggar HAM

Aksi pembunuhan Prabangsa dilaksanakan di kediaman Susrama, Banjar Petak, Bangli pada 11 Februari 2009 silam. Eksekusi dilakukan antara pukul 16.30 hingga 22.30 WIB. Ketika itu, Susrama ikut memukul korban menggunakan balok kayu.

Usai menghabisi Prabangsa, jenazah korban langsung dibuang ke laut, di Perairan Padang Bai, Karangasem, Bali. Dan begitu lima hari dinyatakan hilang, Prabangsa akhirnya ditemukan tak lagi bernyawa di Teluk Bungsil, pada 16 Februari. Saat diketemukan, kondisi tubuh korban sudah rusak.

Pengadilan Susrama

Pada 15 Februari 2010, Susrama dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Ketua Hakim Djumain menyatakan mantan calon legislatif PDIP tersebut terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan aksi pembunuhan berencana.

Vonis tersebut jauh lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa, yakni berupa hukuman mati. Susrama sempat mengajukan banding, namun ditolak Pengadilan Tinggi Denpasar pada April 2010. Pengadilan tinggi justru menguatkan vonis atas adik kandung I Nengah Arwana, Bupati Bangli pada saat itu.

Tanggal 24 September 2010, kasasi Susrama lagi-lagi ditolak Mahkamah Agung. Ketua Majelis Kasasi Artidjo Alkostar menegaskan bahwa putusan yang diambil Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sudah tepat.

Namun sayangnya, selang 9 tahun Susrama menjalani masa hukuman, Presiden Jokowi menandatangani Keppres Nomor 29 Tahun 2018, yakni pada 7 Desember lalu. Ada pun isi keppres tersebut adalah pemberian remisi terhadap 115 narapidana dengan hukuman seumur hidup. Salah satunya, Susrama.

Menkumham Yasonna Laoly memberikan penjelasan pemberian remisi Susrama adalah usulan Lembaga Pemasyarakatan usai melihat rekam jejaknya selama menjalani masa hukuman. Usulan tersebut dibawa ke tim pengamat pemasyarakatan (TPP) untuk dibawa ke Kantor Wilayah Kemenkumham.

Rekomendasi tersebut kemudian kembali diusulkan ke Dirjen Pemasyarakatan untuk selanjutnya diserahkan kepada Menkumham. Putusan terakhir ada di tangan presiden sebelum akhirnya mengeluarkan keppres.

“Jadi jangan melihat sesuatu sangat politis, orang dihukum itu tidak dikasih remisi. Enggak muat itu lapas kalau semua yang dihukum enggak pernah dikasih remisi,” ujar politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar menilai remisi yang diberikan Jokowi kepada Susrama merupakan bukti langkah mundur penegakan kemerdekaan pers di Indonesia. Pasalnya, selama ini tak satu pun kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia yang diusut hingga tuntas dengan hukuman berat untuk pelakunya.

Ketua AJI Denpasar Nandhang R. Astika mengungkapkan, vonis seumur hidup bagi Susrama pada waktu itu dianggap sebagai angina segar bagi kemerdekaan pers. Pihaknya menyadari betapa sulitnya mengungkap kasus tersebut.

“Perlu waktu berbulan-bulan dan energi yang berlebih hingga kasusnya dapat diungkap oleh Polda Bali,” ujar Nandhang.

Setelah remisi dari hukuman seumur hidup menjadi 20 tahun diberikan kepada Susrama, Nandhang menyebut, bukan mustahil sang pelaku menerima pembebasan bersyarat di masa mendatang.