Yusril Mahendra Soal Abu Bakar Baasyir: Sampai Sini, Tugas Saya Selesai


SURATKABAR.ID – Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf enggan berbicara banyak sewaktu ditanya soal rencana pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir. Ia menyebutkan, yang penting pihaknya sudah melaksanakan semua tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehubungan dengan Baasyir.

“Saya ditugasi oleh presiden. Sampai sini, tugas saya sudah selesai. Kalau ada hal baru yang diminta agar saya analisis atau saya kerjakan, ya saya kerjakan, jadi saya tunggu saja dulu,” beber Yusril saat ditemui ketika menghadiri acara ulangtahun Megawati Soekarnoputri di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (23/01/2019). Demikian menukil Tempo.co.

Menurut ahli tata negara tersebut, tugas dari presiden yang dimaksud yaitu berkomunikasi dengan Abu Bakar Baasyir ihwal rencana pembebasan.

“Jadi kalau sekarang ada perubahan di internal pemerintah, itu kewenangan pemerintah. Saya tidak menyalahkan Pak Presiden, karena beliau sudah memerintahkan kepada saya dan sudah saya laksanakan,” tutur Yusril.

Perihal langkah berikutnya, Yusril melanjutkan, dirinya belum mendapatkan instruksi berikutnya dari presiden.

Baca juga: Abu Bakar Ba’asyir Akan Bebas Tanpa Perlu Bersumpah Setia Kepada Pancasila

“Saya belum ketemu Presiden. Intinya seperti pernyataan saya sebelumnya, saya kembalikan lagi kepada pemerintah, apa yang akan menjadi keputusan akhir bagi pemerintah,” imbuh Yusril menambahkan.

Perlu Kajian Lebih Dalam

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa pemerintah, dalam hal ini presiden bersama menteri dan pejabat terkait, perlu melakukan kajian mendalam berkenaan rencana pembebasan Abu Bakar Baasyir.

“Jadi presiden tidak boleh grasa-grusu serta merta memutuskan, tapi perlu pertimbangan aspek-aspek lainnya,” tukas Wiranto di kantornya, Senin malam (21/01/2019).

Penjelasan Wiranto, sebetulnya keluarga narapidana terorisme itu sudah mengajukan pembebasan bersyarat sejak 2017. Pengajuan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan usia Baa’syir yang sudah lanjut, di samping kesehatan yang kian memburuk.

“Atas dasar pertimbangan kemanusiaan, presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut. Namun, tentunya masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya, seperti ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya,” tandas Wiranto di kantornya, Senin (21/01/2019).

Itulah sebabnya, ia menambahkan, Presiden Jokowi saat ini memerintahkan kepada pejabat yang bersangkutan untuk melakukan kajian lebih dalam dan komprehensif guna merespon permintaan tersebut.

Beberapa hari sebelumnya, Yusril menuturkan bahwa Presiden Jokowi ingin Baasyir segera bebas. Pendiri Partai Bulan Bintang itu menyampaikan hal tersebut saat berkunjung sekaligus menjadi khatib dan imam salat jumat di Lapas Gunung Sindur tempat Baasyir ditahan pada Jumat (18/01/2019).

Kabar mengenai rencana bebas bersyarat Abu Bakar Baasyir menjadi sorotan baru-baru ini. Pasalnya, Baasyir enggan membuat pernyataan kesetiaan pada NKRI seperti yang diatur Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.