Pernah Setuju Napi Korupsi Jadi Caleg, Mengapa Jokowi Serang Prabowo?


SURATKABAR.ID – Dalam debat perdana Pilpres 2019 yang diselenggarakan Kamis (17/01/2019) malam, Joko Widodo (Jokowi) selaku calon presiden nomor urut 01 menyerang kubu lawan—Prabowo Subianto. Saat sesi pertanyaan antar kandidat, Jokowi melontarkan pertanyaan mengenai jumlah mantan napi korupsi yang jadi calon anggota legislatif (caleg) yang diusung oleh Gerindra.

Melansir Tirto.ID, Jumat (18/01/2019), Jokowi menyodorkan data Indonesian Coruption Watch (ICW) yang menyebutkan Gerindra sebagai salah satu partai penyumbang caleg mantan napi korupsi terbanyak. Jumlahnya ada 6 caleg. Sementara pada posisi pertama ada Golkar, yang berjumlah sebanyak 8.

“Menurut ICW, partai yang Bapak pimpin, termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu, caleg itu yang tanda tangan ketua umumnya. Berarti Pak Prabowo yang tanda tangan. Bagaimana Bapak menjelaskan mengenai ini?” tanya Jokowi.

Prabowo tampak kaget saat mendapat pertanyaan itu. Ia langsung mengatakan belum mendapat laporan terkait hal ini. Ia juga menilai data ICW sangat subyektif.

“Kalau ada bukti laporkan ke kami,” tandas Prabowo.

Baca juga: Rocky Gerung Sebut Debat Capres ‘Hafalan’ dan Tak Layak Tonton

Melihat Prabowo salah mengartikan pertanyaannya, kubu Jokowi merasa di atas angin. Jokowi menegaskan maksud pertanyaannya adalah mantan napi korupsi yang dicalonkan sebagai caleg.

Walaupun demikian, sebetulnya Jokowi tak menolak jika ada mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri jadi anggota legislatif. Jokowi mempersilakan mantan napi korupsi untuk daftar caleg. Hal itu diungkapkannya pada Mei tahun lalu. Jokowi jadi tampak tak konsisten dengan ucapannya sendiri.

“Ya itu hak, ya. Itu konstitusi memberikan hak,” tukas Jokowi, seusai acara Pengkajian Ramadhan yang digelar oleh PP Muhammadiyah di Uhamka, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (29/05/2018).

Kendati cenderung tak setuju jika larangan berpolitik bagi mantan narapidana korupsi diterapkan. Akan tetapi, Jokowi menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada KPU. Jokowi juga menyarankan agar diberi tanda ‘mantan koruptor’.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menilai pertanyaan Jokowi itu menunjukkan dirinya inkonsisten dalam persoalan eks napi korupsi jadi caleg. Disebutkan Ujang, pertanyaan yang diajukan Jokowi memang sengaja ingin menguji komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi.

Hal ini tampak dari intonasi suara Jokowi yang meninggi saat menyebutkan Prabowo menandatangani pencalonan napi eks korupsi jadi caleg dari Partai Gerindra.

“Pertanyaan yang menjebak, sehingga lawan bicara menjadi grogi,” tutur Ujang kepada reporter, Jumat (18/01/2019).

Ia berpendapat, Jokowi memang agak terjebak dalam persoalan ini. kendati cenderung tak setuju mantan koruptor menjadi caleg, namun kapasitas Jokowi sebagai presiden membuatnya harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

“Sebagai presiden memang wajib hukumnya mendukung mantan napi untuk menjadi caleg. Karena itu sesuai dengan ketentuan UU. Justru salah jika Jokowi melarang mantan napi untuk menjadi caleg justru salah. Dan akan menyalahi UUD,” tutur Ujang.

Tak Ada Urgensinya

Lebih lanjut, Zainal Arifin Mochtar selaku Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM menuturkan pertanyaan Jokowi tak ada urgensinya. Diungkapkan Zainal, baik Prabowo maupun Jokowi sama-sama didukung oleh partai-partai politik yang mencalonkan eks napi korupsi jadi anggota legislatif.

“Bahwa itu fakta, iya. Tapi kalau mau dilihat terbanyak kan Golkar, dan Golkar pendukungnya Jokowi,” sebut Zainal.

Sebelumnya, ICW merilis daftar 40 caleg mantan napi korupsi yang berlaga di Pemilu 2019. Daftar caleg eks napi koruptor itu dipublikasi di akun Twitter resmi ICW, @antikorupsi, pada Sabtu (05/01/2019). Ke-40 caleg mantan koruptor itu tercatat dari 11 partai politik dan DPD RI.

Berdasarkan data ICW terkait, sebetulnya Gerindra ada di urutan ke-2 dengan enam mantan napi korupsi menjadi caleg pada Pemilu 2019. Posisi pertama diduduki Partai Golkar dan posisi ketiga diduduki Partai Hanura. Dua partai ini merupakan partai pengusung Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019.

Kata Zainal, baik pertanyaan dari Jokowi maupun jawaban yang disampaikan Prabowo sama-sama tak ada substansinya. Keduanya lebih banyak memberi gimmick daripada menampilkan langkah konkret memecahkan masalah. Apalagi, Jokowi seharusnya berkaca pada dirinya sendiri, bahwa ia pun mempersilakan eks napi korupsi untuk menjadi caleg. Adapun yang dijadikan dalihnya ialah hak konstitusi.

“Jadi ya ini hanya gimik, riil dari mereka itu enggak keluar,” tukasnya.

Prabowo Tak Paham Materi

Agus Sunaryanto yang merupakan Wakil Koordinator ICW justru melihat pertanyaan Jokowi yang menggunakan data dari lembaganya ini merupakan strategi untuk menjebak Prabowo. Strategi ini pun berhasil membuat Prabowo kebingungan untuk menjawab.

Padahal, Agus melanjutkan, jika menguasai materi, Prabowo bisa membalikkan serangan itu dengan menyebutkan Golkar dan Hanura juga masuk tiga besar penyumbang napi eks koruptor jadi caleg.

“Harusnya bisa jadi amunisi balik untuk menyerang Jokowi. Karena pada praktiknya kubu 01 dan kubu 02 sama-sama didukung oleh partai-partai yang mencalonkan mantan napi koruptor,” beber Agus kepada pers.

Poling #Pilpres2019 SuratKabar.id
Jika Pilpres 2019 dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan anda pilih?
Klik 'Vote!' untuk melihat hasil polling sementara.