Eksploitasi Ribuan Hektar Lahan Hutan Lindung, Freeport Didenda Rp 460 Miliar


SURATKABAR.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut bahwa PT Freeport Indonesia bisa dikenakan denda sebesar Ro 460 miliar karena telah menggunakan hutan lindung seluas 4.535,93 hektar tanpa izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Penggunaan lahan hutan tanpa izin tersebut, seperti yang dilansir dari laman CNNIndonesia.com pada Rabu (19/12/2018), merupakan temuan dari audit yang dilakukan BPK terkait pemeriksaan penerapan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Di dalam pemeriksaan tersebut, anggota BPK Rizal Djalil menyebutkan terdapat temuan yang cukup signifikan. Yakni penggunaan area hutan lindung dengan luas mencapai 4.535,93 ha tanpa adanya izin pinjam pakai kawasan hutan dan pembuangan limbah tailing yang menyebabkan kerusakan ekosistem.

Tak hanya itu, dalam pemeriksaan kontrak karya PT Freeport Indonesia, ditemukan permasalahan kekurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kelebihan pencairan jaminan reklamasi dengan nilai US$ 1,61 juta.

“Berdasarkan pemantauan tindak lanjut yang dilakukan BPK, IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) seluas 4.535,93 ha sudah pada tahap finalisasi. Selanjutnya akan ditagihkan PNBP IPPKH beserta kewajiban lainnya sebesar Rp 460 miliar,” ujar Rizal dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/12).

Baca Juga: Sepeserpun Belum Dibayarkan untuk Akuisisi Saham Freeport, Anggota Komisi VII: Pembohongan Publik

Hingga saat ini, izin pemakaian kawasan hutan lindung tersebut merupakan salah satu ganjalan dalam proses divestasi saham PT Freeport Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebutkan bahwa Freeport memiliki kewajiban untuk membayarkan denda tersebut segera setelah ditagihkan.

Sementara itu, ia menyebut proses IPPKH sebenarnya sudah dilakukan sejak Oktober 2017 silam, sejak rekomendasi dari BPK atas hasil audit PT Freeport dirilis.

“Kami terus berinteraksi melalui rapat-rapat. Kami rapat terakhir dengan Pemda Papua tanggal 17 Desember 2018. Itu rekomendasinya sudah ada. Tadi pagi jam 1 saya masih berinteraksi dengan Pak Gubernur menjelaskan areal dan sebagainya. Saya kira hari ini bisa kami selesaikan,” jelas Siti Nurbaya.