Soal Tenaga Kerja China di Indonesia yang Terus Meningkat, JK: Harus Dilatih Dulu


    SURATKABAR.ID – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) minta China tak lagi membawa tenaga kerjanya untuk bekerja di proyek-proyek investasi mereka di Indonesia. Menurutnya, kedatangan pekerja Tiongkok dalam jumlah besar akhir-akhir ini semakin merugikan tenaga kerja Indonesia.

    Hal tersebut, seperti yang dilansir dari laman Viva.co.id pada Senin (27/11/2017), disampaikan JK ketika menerima Wakil Perdana Menteri China Liu Yandong di Istana Wakil Presiden, Jakarta pada Senin (27/11/2017) lalu.

    “Belajar dari pengalaman masa lalu. Sekarang kan kalau ada investasi Tiongkok itu, ribuan dia bawa (tenaga kerja asing). Saya bilang jangan begitu,” tutur JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2017).

    Menurut wakil presiden tersebut, ada solusi yang dinilainya bisa sama-sama membawa keuntungan, yakni dengan menggunakan tenaga kerja Indonesia. Di sini yang ia maksud adalah, memberi pelatihan kemampuan agar tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi sesuai standard dari China.

    JK berharap, Pemerintah China sanggup melaksanakannya dalam proyek-proyek investasi mereka berikutnya. “Harus dilatih dulu. Bisa dilatih di Indonesia, bisa dilatih di China tenaga-tenaga (kerja) kita. Dan dia setuju menggunakan tahap-tahap itu,” ujar JK.

    Baca Juga: Timses Jokowi Klaim Indonesia Tak Punya Tenaga Kerja Siap Pakai

    Wakil Perdana Menteri China Liu Yandong sebelumnya menyampaikan negaranya yang berambisi untuk lebih unggul daripada Amerika Serikat (AS). Hal tersebutlah yang kemudian menjadi penyebab perang dagang yang kemungkinan akan muncul tak lama lagi.

    Terkait hak tersebut, JK menilai, ambisi tersebutlah yang melatarbelakangi China semakin intensif menjalin kerja sama dengan negara-negara lain, termasuk salah satunya dengan Indonesia. Adapun kerja sana Indonesia dengan China sudah terjalin dan berlangsung di sejumlah bidang.

    Dan mengenai perang dagang yang muncul akibat kebijakan proteksionisme Presiden Amerika Serikat Donald Trump hingga saat ini dinilai mengganggu laju perekonomian dunia. Bahkan negara-negara yang tak terkait secara langsung pun turut terkena imbasnya.

    “Sudah ada step by step untuk ke perubahan yang lebih baik,” ujar JK di sela acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Buenos Aires, Argentina, seperti dikutip dari keterangan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Jumat (30/11) kemarin.

    Menurut JK, indikator bakal terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik di antaranya, tekad dari negara anggota G20 demi mencapai kesepakatan ekonomi yang baik. Pasalnya, dalam KTT APEC yang digelar di Papua Nugini sebelumnya gagal menciptakan hal tersebut.

    “Di pertemuan kali ini, kesepakatan harus diraih bersama untuk ekonomi yang lebih baik,” ujarnya.

    Adapun indikator kedua adalah mulai terbukanya AS untuk menjalin hubungan dagang dengan negara tetangga, yakni dengan Amerika Utara, Meksiko, dan Kanada. Melonggarnya AS dengan kembali menjajaki perjanjian kerja sama perdagangan yang dulu dinamai NAFTA ini merupakan sinyal terang bahwa kebijakan proteksionisme dapat menjadi lebih fleksibel.

    “Kita harapkan juga hubungannya dengan China tahap demi tahap akan membaik,” pungkas JK.