Berencana Nikah Tahun Depan? Siap-Siap, Biaya Kartu Nikah Akan Ditanggungkan pada Calon Pasutri


SURATKABAR.ID – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan bahwa akan ada yang berbeda dari penerbitan kartu nikah saat ini dengan tahun depan. Ia menjelaskan per tahun depan, biaya pembuatan kartu nikah akan ditanggung calon pasangan suami istri (pasutri).

Tahun ini skema pembiayaan untuk penerbitan kartu nikah secara terbatas (piloting) menggunakan dana kementerian. Ada pun dana tersebut didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018.

Lukman, seperti yang diwartakan CNNIndonesia.com pada Jumat (23/11/2018), mengungkapkan penerbitan kartu nikah sebanyak 1 juta buah untuk 500 ribu peristiwa pernikahan tahun 2018. Karena bersifat piloting, pembiayaannya menggunakan anggaran dari kementerian.

Menurut perkiraan, besaran anggaran akan mencapai angka Rp 680 juta, mengingat harga per kartunya adalah sebesar Rp 680. Namun ia kemudian menegaskan, mulai tahun 2019 biaya penerbitan kartu nikah akan menggunakan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Agama.

Dana tersebut didapat dari biaya administrasi pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA). Seperti yang diketahui, jika pasangan calon pasutri akan menikah di luar KUA, dengan mengundang penghulu ke tempat akad, setiap calon pasutri perlu membayarkan biaya administrasi sebesar Rp 600 ribu.

Baca Juga: Tidak Menggantikan Buku Nikah, Ternyata Ini 5 Fungsi Kartu Nikah yang Dikeluarkan Kemenag

“Dari Rp 600 ribu itu akan digunakan untuk biaya transportasi penghulu, administrasi, dan sebagian lain masuk ke kas negara sebagai PNBP. Maka dari situ, setiap peristiwa nikah akan disisihkan Rp 680 untuk kartu nikah,” jelas Lukman pada Kamis (22/11) kemarin.

Jumlah tersebut, menurutnya, tak akan memeratkan. Pasalnya, harga yang dibebankan kepada calon pasutri untuk pembuatan kartu nikah terbilang relatif murah. Terlebih, imbuhnya, apabila melihat dari sekian banyak manfaat yang bakal didapatkan pemegangnya dan juga negara.

Selain mudah dibawa dan digunakan, kartu nikah juga terintegrasi dengan sistem kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) di Kementerian Dalam Negeri. “Ini sudah ada QR Code atau barcode yang dengan begitu seluruh data warga negara Indonesia terkait status peerkawinan bisa segera diketahui,” tuturnya.

Kendati demikian, Lukman mengaku belum dapat memperkirakan berapa banyak penerbitan kartu nikah tahun depan. Sebab, ia mengungkapkan, pertumbuhan pernikahan di Indonesia kerap meningkat. “Untuk tahun 2019, nanti kami lihat dari hasil pelaksanaan dan evaluasi di 2018 ini,” tambah Lukman.

KPK Siap Mengusut

Hingga saat ini, rencana penerbitan kartu nikah masih menimbulkan polemik di berbagai kalangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah satunya. KPK sempat meminta Lukman untuk kembali meninjau rencana pengadaan kartu nikah tersebut.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai, permintaan peninjauan kembali itu sangat perlu dilakukan. Pasalnya KPK khawatir proyek pengadaan kartu nikah menimbulkan banyak masalah hingga berpotensi dikorupsi. “Itu sebabnya dikaji kaji lagi saja. Philosophy hingga itu (kartu nikah) mau buat apa?” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Lukman justru balik mempertanyakan tujuan peninjauan dari KPK. Pasalnya, ia menilai, KPK baru bisa mengajukan permintaan tersebut apabila sudah ada indikasi korupsi dalam pengadaan kartu nikah. Bukan ketika kebijakan sedang disosialisasikan kepada masyarakat.

“Apakah KPK punya indikasi kuat terjadinya korupsi dalam kartu nikah? Kalau iya, maka itu domain mereka. Tapi kalau tidak, pertanyaan saya kepada publik, etiskah sebuah instansi negara tidak hanya mengomentari, tapi menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap program yang sedang gencar-gencarnya kami lakikan di Kementerian Agama?” tuturnya.

Lebih lanjut, Lukman menegaskan, jika pun ada indikasi terjadinya praktik korupsi pada kebijakan yang dikeluarkan kementeriannya, pihaknya akan dengan senang hati berkoordinasi dengan KPK demi mengungkap aksi rasuah tersebut.

“Lain soal kalau dengan hal pengadaan ihwal kartu nikah ada indikasi kuat terjadinya korupsi. Maka silakan usut kami. Kami sangat terbuka. Bahkan kami berkepentingan untuk bersihkan seluruh ASN kami di kementerian. Itu tugas kami sebagai Menteri Agama,” pungkas Lukman tegas.