Bangun Infrastuktur dari Utang ke China, 3 Negara Ini Malah Bangkrut


SURATKABAR.ID – Saat ini Republik Indonesia harus menghadapi fakta besaran utang luar negerinya yang kian membengkak. Menjadi perhatian, salah satu sumber utang luar negeri RI yang besar itu digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur seluruh wilayah Nusantara. Menurut peneliti ekonomi, ada beberapa negara yang malah bangkrut dikarenakan berutang demi pembangunan infrastruktur. Sementara itu, negara lainnya disebut gagal membayar utang-utangnya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Rizal Taufikurahman selaku Peneliti di Institute dor Fevelopment of Economics and Finance (INDEF), ada beberapa negara yang telah menggunakan skema utang dalam membiayai pembangunan infrastruktur. Negara tersebut mulai dari Jepang, China, Korea Selatan, Angola, Zimbabwe, Nigeria, hingga Sri Lanka, demikian dikutip dari laporan Ekonomi.Kompas.com, Rabu (21/11/2018).

Akan tetapi, pembiayaan infrastruktur melalui utang luar negeri tak selalu berjalan mulus, karena ada beberapa negara yang gagal bayar atau bangkrut.

“Jadi ada bad story dan success story. Yang bad story itu Angola, Zimbabwe, Nigeria, Pakistan dan Sri Lanka,” ungkap Rizal saat diakusi dengan media di Kantor INDEF, Jakarta, Rabu (21/03/2018) lalu.

Kisah Pahit Berutang

Kisah pahit negara yang gagal membayar dari utang luar negeri adalah Zimbabwe, dengan totalan utang sebesar 40 juta dollar AS kepada China. Masalah menjadi pelik ketika Zimbabwe tak mampu membayarkan utangnya kepada China.

Baca juga: 54 Industri yang 100 Persen Sahamnya Jokowi Izinkan Dikuasai oleh Asing

Memang, utang Zimbabwe tersebut tak melulu hanya digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Seperti diketahui, sejak 1998, Zimbabwe mengirim pasukan dan membeli peralatan dari China untuk membantu Presiden Laurent Kabali melawan pemberontak Uganda dan Rwanda. Untuk membiayai semua aktivitas tersebut, Zimbabwe harus berutang kepada China dengan akumulasi nilai hingga saat ini mencapai US$ 4 juta atau Rp 54,8 triliun (kurs Rp 13.700), seperti ditukil dari Finance.Detik.com.

 

Hingga akhirnya, Zimbabwe terpaksa harus mengganti mata uangnnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang. Penggantian mata uang itu berlaku sejak 1 Januari 2016, setelah Zimbabwe tak mampu membayar utang jatuh tempo pada akhir Desember 2015.

Kisah pahit selanjutnya dialami oleh Nigeria yang disebabkan oleh model pembiayaan melalui utang dan disertai perjanjian merugikan negara penerima pinjaman dalam jangka panjang. Dalam hal ini China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China untuk pembangunan infrastruktur di Nigeria.

Selanjutnya adalah Sri Lanka yang juga tak mampu membayarkan utang luar negerinya untuk pembangunan infrastruktur. Mirisnya, Sri Lanka sampai harus melepas Pelabuhan Hambatota sebesar Rp 1,1 triliun, atau sebesar 70 persen sahamnya dijual kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China.

“Mereka membangun proyek infrastrukturnya lewat utang, akhirnya mereka tidak bisa bayar utang. Banyak beberapa negara, di antaranya Angola mengganti nilai mata uangnya. Zimbabwe juga,” papar Rizal Taufikurahman.

Cerita Sukses Berutang

Meski demikian, Rizal menuturkan ada juga cerita sukses dari negara-negara yang mengandalkan utang untuk membangun infrastruktur. Di antaranya yaitu Korea Selatan, China, dan Jepang.

Rizal mengatakan, suksesnya negara tersebut membangun infrastruktur yang berasal dari utang langsung kepada sektor yang memberikan nilai tambah, sehingga produktivitas dari industrinya meningkat dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian.

Dia mencontohkan seperti Korea Selatan mendapat bantuan keuangan dari Amerika Serikat (AS). Bantuan atau utang itu digunakan secara produktif untuk membangun SDM dan industrinya.

Bantuan utang ini tidak membuat Korea Selatan terjebak dalam lingkaran utang seperti yang dialami banyak negara berkembang. Korsel kini menjadi negara pengekspor peringkat delapan dunia setelah China, Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Perancis, Belanda, dan Inggris.

“Mereka alokasi untuk infra sektor yang bisa mendorong nilai tambah, itulah produktif, kalau kita infra dibangun tidak mendorong produktivitas, sehingga output dan daya saing produk itu tidak tumbuh,” tambah Rizal.

Hati-hati dan Cermat Kelola Utang Luar Negeri

Tak lupa Rizal pun menegaskan, pemerintah perlu hati-hati dan cermat dalam mengelola utang luar negeri—terutamanya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Tercatat, pada akhir 2014, utang pemerintah mencapai Rp 2.609 triliun dengan rasio 24,7 persen terhadap PDB. Sedangkan hingga akhir 2017, utang pemerintah mencapai Rp 3.942 triliun dengan rasio 29,4 persen.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat 10,3 persen (yoy) menjadi 357,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.915 triliun (kurs Rp 13.750 per dollar AS). Adapun rinciannya adalah 183,4 miliar dollar AS, atau setara Rp 2.521 triliun utang pemerintah dan 174,2 miliar dollar AS, atau setara Rp 2.394 triliun utang swasta.