Tak Hanya Aceh, Sejumlah Daerah Ini Juga Punya Perda Syariah dan Perda Injil


SURATKABAR.ID – Peraturan daerah berdasarkan agama, seperti Perda Syariah dan Perda Injil kembali jadi sorotan. Hal ini bermula dari pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie.

Dalam acara peringatan ulang tahun keempat PSI, Grace menyatakan tak akan mendukung dan menolak penerapan perda syariah dan perda injil.

Padahal, sejumlah daerah Indonesia telah bertahun-tahun memberlakukan perda tersebut. Misalnya Aceh dengan perda syariah yang dikenal dengan Qanun.

Dalam Qanun, tercantum sejumlah aturan hukum yang disusun berdasarkan syariat Islam. Misalnya, hukuman cambuk bagi pelaku maksiat yang tertuang dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 hukum jinayah.

Baca juga: Mahfud MD Anggap Perda Syariah Percuma dan Buang Waktu, Kecuali Untuk Hal Ini

Dilansir dari tempo.co, Minggu (18/11/2018), selain Aceh, berikut daftar daerah yang memiliki perda berlandaskan agama:

Sumatera Barat

Sumatera Barat memiliki perda mengenai pemakaian busaa muslimah yang tertuang dalam Surat Imbauan Gubernur Sumatera Barat Nomor 260/421/X/PPr-05. Perda ini mengimbau bersikap dan memakai busana muslimah kepada Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/ Instansi/ Wali Kota Sumatera Barat.

Selain itu, ada pila Perda Provinsi Sumbar No. 11/2004 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat.

Sumatera Selatan

Sumatera Selatan mengatur pemberantasan maksiat dalam Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 13/2001 tentang Pemberantasan Maksiat.

Bengkulu

Bengkulu memiliki Perda Kota Bengkulu No.24 tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran dalam Kota Bengkulu.

Banten

Banten memiliki dua perda berlandaskan agama yang melarang pelacuran dan penjualan minuman keras, yakni Perda Pemerintahan Kota Tangerang tentang Pelarangan Pelacuran nomor 8 Tahun 2005 dan Perda No.7/2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Jawa Barat

Kabupaten Sukabumi memiliki Perda No.11/2005 tentang Penertiban Minuman Beralkohol. Sedangkan Kota Bandung dalam Perda K3 No 3/2005 yang telah direvisi menjadi Perda No 11/2010 mengatur sial Pelarangan untuk Menyediakan Tempat Maksiat.

Jawa Timur

Peda Kabupaten Lamongan No.5 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pelacuran. Selaun itu Perda Kota Malang No. 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul.

Yogyakarta

Perda Kabupaten Bantul No. 5 tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran.

Jawa Tengah

Surat Edaran Wali Kota Semarang No. 435/4687 mengatur tentang tempat hiburan seperti bar, pub, mandi uap, biliar, karaoke, diskotik, panti pijat, klub malam, kafe, dan sejenisnya harus membatasi jam pengelolaannya.

Kalimantan Selatan

Perda Kabupaten Banjarbaru No. 5 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Sulawesi Selatan

Kabupaten Bone melalui Surat Edaran Bupati No. 44/1857/VIII mengatur soal larangan selama bulan Ramadan. Perda ini meminta rumah makan, restoran, cafe, dan warung tidak beroperasi selama bulan Ramadan. Selain itu juga mengimbau agar hotel dan penginapan tak menerima tamu berpasangan yang bukan muhrim.

Bangka Belitung

Perda No. 4/2006 yang mengatur tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqoh.

Papua

Perda Injil di Manokwari yang mengatur penggunaan simbol-simbol agama, minuman beralkohol, dan prostitusi.