Janji Jokowi Akan Ada Dana Kelurahan Tahun Depan, Gerindra Lontarkan Komentar Menohok


SURATKABAR.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi sebagian desa yang berhasil melaksanakan pembangunan bermodalkan dana desa. Dan selain dana desa, ia menjanjikan tahun depan akan ada dana kelurahan agar pembangunan semakin berimbang.

Hal tersebut, dilansir Jawapos.com pada Jumat (19/10/2018), disampaikan Jokowi dalam pembukaan Temu Karya Nasional, Gelar Teknologi Tepat Guna *TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDesKel) 2018 di area Garuda Wisnu Kencana (GWK), Ungasan, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (19/20).

Jokowi didampingi Mendagri Tjahyo Kumolo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dan Gubernur Bali I Wayan Koster. Turut hadir, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Indonesia.

Mantan Wali Kota Solo tersebut menyoroti kinerja aparat pemerintahan. Ia mengumpamakan pemandangan alam seperti bulan. Terlihat sangat indah apabila dinikmati dari kejauhan. Untuk itu, ia mengimbau kepada aparat pemerintah di bawahnya untuk bisa terjun langsung ke pelosok dan mengatasi problem yang ada.

“Sangat indah, tapi dari dekat tidak begitu indah. Seperti pemandangan alam juga. Kita harus melihat dari jauh dan dekat agar bisa melihat secara utuh dan teliti. Dari jauh penting, dari dekat juga penting. Kadang kita harus zoom out dan zoom in. Manajemen pemerintah juga perlu zoom out dan zoom in,” ujarnya.

Baca Juga: Sudirman Said Optimis Prabowo-Sandiaga Unggul di Jawa Tengah, Rupanya Gara-Gara 3 Faktor Ini

Lebih lanjut, Jokowi meminta ada pembagian kerja yang berimbang antara pemerintah pusat dan daerah. “Agar tidak semua dari pusat, tapi juga daerah, kabupaten, kota, kecamatan, hingga desa. Jangan hanya di pusat saja,” imbuhnya.

Ia kemudian mencontohkan pembangunan jalan. Jika pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan jalan, namun tak diimbangi oleh daerah, maka semua upaya pemerintah sia-sia. “Percuma jalan tol rampung, tapi jalan desanya ndak bisa dilewati,” sindir Jokowi.

Terkait hal tersebut, Jokowi meminta aparat desa dapat bekerja dengan lebih optimal menggali potensi dan memajukan desa melalui dana desa. Program yang konon diadopsi oleh Bank Dunia dan PBB tersebut sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Dibandingkan tahun 2015, dana desa yang digelontorkan hanya sekitar Rp 20 triliun. Angka tersebut meningkat menjadi Rp 60 triliun pada 2018. Dan diwacanakan dana akan ditingkatkan kembali menjadi Rp 70 triliun pada 2019 mendatang.

Kemudian Jokowi memberikan apresiasi kepada sebagian desa yang berhasil membuktikan pembangunan dengan modal dana desa. Untuk itu, ia menjanjikan akan menggelontorkan dana kelurahan demi mewujudkan pembangunan agar semakin berimbang. “Tahun depan akan ada dana kelurahan,” serunya disambut tepuk tangan.

Tanggapan Gerindra Terkait Dana Kelurahan Jokowi

Menanggapi hal tersebut, Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade buka suara. Menurutnya, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengucurkan dana kelurahan mulai tahun 2019 mengandung sifat politis.

Andre, seperti diwartakan CNNIndonesia.com pada Sabtu (20/10/2018), menilai keadaan tidak akan berubah meski Jokowi memberikan janji tentang dana kampanye. Cara tersebut, sebut Andre, tidak akan berjalan efektif dalam mengumpulkan suara di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Ini bagian cara dari pemilu (pemilihan umum). Pencitraan bagi uang ke masyarakat. Menjelang pemilu tentu dana bansos (bantuan sosial) ke mana-mana,” ujar Andre ketika dimintai tanggapan mengenai dana kelurahan yang dijanjikan Jokowi, Jumat (19/10).

Kebijakan dana kelurahan, menurut Andre, tetap tak sanggup mengubah persepsi masyarakat yang terlanjur menghadapkan perubahan. Ia mengklaim desakan perubahan santer diserukan. “Enggak akan efektif karena masyarakat ingin perubahan. Di Padang, getaran masyarakat ingin perubahan luar biasa,” ungkapnya.