Dorong BPK Audit Biaya Pertemuan IMF di Bali, SBY: Biar Tak Jadi Fitnah dan Hoax


 

SURATKABAR.ID Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan Presiden ke-6 RI  mengomentari pertemuan International Monetery Fund (IMF)-World Bank Annual Meeting yang diselenggarakan di Bali, Oktober 2018 saat ini. Harapan elite Partai Demokrat tersebut, pertemuan tingkat internasional itu dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan.

“Pertemuan ini bisa berikan manfaat & peluang bg Indonesia (anggota G-20), langsung-tak langsung, jangka pendek & jangka panjang,” tuturnya melalui akun Twitter @SBYudhoyono, Senin (08/10/2018).

Terlepas dari hal itu, dikutip dari laporan CNNIndonesia.com, SBY menyoroti kondisi ekonomi Indonesia saat ini tengah menghadapi tekanan fiscal. Belum lagi dengan terjadinya bencana di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Atas dasar fakta tersebut, SBY berharap pertemuan IMF harus memiliki agenda yang tepat, dikelola dengan baik dan benar-benar sukses. Sehingga rakyat pun bisa segera merasakan manfaatnya.

SBY juga menyoroti adanya pro kontra pertemuan tersebut.

Baca juga: Memakan Hingga Rp 830 M, Sandiaga Usulkan Pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali Lebih Berhemat

“Demokrasi memang begitu. Yg penting jangan hitam-putih,” tulisnya.

SBY melanjutkan bahasan mengenai anggapan pihak yang menentang pertemuan ‘besar-besaran’ tersebut, bahwa tidak tepat rasanya jika dilaksanakan saat Indonesia tengah alami bencana.

“Tidak berempati,” sebutnya.

SBY mengatakan, pihak yang kontra menganggap biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pertemuan yang berlangsung selama seminggu itu terlalu besar. Sehingga dianggap sebagai pemborosan.

“Apalagi saat ini ekonomi Indonesia tengah hadapi tekanan fiskal,” tambahnya.

Terkait fakta tersebut, SBY berpendapat bahwa persiapan dan perencanaan pertemuan IMF yang sudah matang tak mungkin untuk tak bisa ditunda lagi.

Jika itu yang menjadi alasannya, SBY menilai pertemuan itu bisa menjadi wahana dan forum solidaritas, termasuk penggalangan dana atau fundraising untuk membantu rakyat yang terkena bencana. Namun SBY juga berpendapat pertemuan itu bisa dibatalkan atau dikurangi.

“Acara yg dinilai tak sensitif terhadap suasana duka (bencana), bisa dibatalkan atau dikurangi. Hal begitu biasa dlm perhelatan internasional,” tandasnya.

Lakukan Audit Untuk Periksa Pemborosan

Harapan SBY, pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla bisa memberikan penjelasan gamblang dan transparan terhadap kritik yang menilai biaya perhelatan tersebut kelewat besar.

“Biar tak jadi fitnah & “hoax”, DPR RI bisa minta penjelasan kpd pemerintah & BPK juga bisa lakukan audit apakah terjadi pemborosan,” imbuh SBY kemudian.

SBY yang dulu merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan di era Presiden Megawati Soekarnoputri itu menekankan, bahwa Indonesia mempunyai sistem dan tatanan yang baik jika ada ‘perselisihan’.

“Namun, berikan kesempatan kpd negara menjadi tuan rumah yg baik,” ujarnya.

Sebelumnya, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menyebutkan Indonesia bisa memetik sejumlah manfaat dari pertemuan International Monetery Fund (IMF) yang tengah digelar di Bali.

Chatib menyebutkan bahwa pada September 2014 pemerintah telah mengajukan diri menjadi tuan rumah pertemuan IMF.

“Prosesnya tidak mudah, bersaing dengan negara-negara lain. Indonesia dipilih menjadi tuan rumah pada Oktober 2015,” ujarnya melalui akun Twitter @ChatibBasri, Minggu (07/10/2018).

Menurut Chatib, pertemuan IMF tak bertujuan untuk meminta tambahan utang. Sebab untuk meminta tambahan utang, dia menambahkan, tak perlu menjadi tuan rumah.

“Ada pertanyaan apakah dengan pertemuan tahunan tujuannya meminta tambahan utang? Jawabannya sama sekali tidak. Untuk meminta tambahan utang, tidak perlu jadi tuan rumah. Argentina meminta utang IMF tahun ini karena krisis, bukan tuan rumah,” ungkap Chatib.

Dijelaskan oleh pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut, pertemuan IMF lebih membahas situasi ekonomi dunia, diskusi tentang kebijakan negara-negara, hingga perkembangan teknologi, dan sebagainya.

“Indonesia bisa memanfaatkan itu untuk komunikasi dan memasukkan idenya,” tukasnya.

Chatib menambahkan, saat itu dirinya dan Gubernur bank sentral India Raghuram Rajan juga sempat meminta The Bernanke dari The Fed untuk berkomunikasi dan mempertimbangkan dampak kebijakan pada kekuatan ekonomi baru.

“Bersama Gubernur Rajan dari India dalam meeting terbatas, saya meminta The Bernanke dari The Fed melakukan komunikasi dan mempertimbangkan dampak policy-nya pada emerging economies. IMF mendukung kita,” paparnya.

Chatib menyebutkan, biaya untuk pertemuan itu tak dibahas berbarengan dengan pengajuan sebagai tuan rumah. Namun biaya itu baru disusun usai Indonesia diputuskan menjadi tuan rumah pada Oktober 2015.

“Ada satu lagi pertanyaan ke saya, apakah biayanya diajukan tahun 2014? Tentu tidak. Indonesia diputuskan menjadi tuan rumah Oktober 2015. Setelah itu baru anggaran disusun, dan itu terserah Indonesia mau membuatnya besar atau kecil. Sama seperti Asian Games juga,” sambungnya.

Sebelumnya, polemik mengenai penyelenggaran IMF ini mencuat usai Wakil Sekjen partai Demokrat Andi Arief mengkritisi pertemuan tahunan itu. Ia mengklaim pertemuan di zaman SBY menjabat sebagai presiden tak pernah menghamburkan uang negara untuk sebuah acara.

Pemerintah saat ini dianggap membuat lelucon dengan mengatakan bahwa rencana IMF telah diajukan sejak masa pemerintahan SBY. Dalih tersebut dipandang hanya sebagai kedok untuk pertemuan mewah para renternir alias tengkulak semata.

Pertemuan Tahunan Dewan Gubernur IMF-Bank Dunia sendiri merupakan gelaran yang mempertemukan para pembuat kebijakan di sektor keuangan, pelaku bisnis, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan media dari 189 negara.

Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menuturkan bahwa gelaran yang akan berlangsung mulai 8 hingga 14 Oktober 2018 ini dihadiri oleh lebih dari 32 ribu peserta.