Senyum Jokowi Saat Tanggapi Anies Baswedan Cabut Izin Reklamasi


SURATKABAR.ID – Mengenai langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencabut izin 13 pulau reklamasi Teluk Jakarta, Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi) enggan menanggapinya. Saat ditanya mengenai putusan Anies usai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (27/9/2018), Presiden Jokowi hanya tersenyum.

Seperti dilaporkan dalam reportase Tempo.co, Kamis (27/09/2018), disebutkan bahwa Jokowi hanya mengatupkan kedua tangannya dan berpamitan ke awak media. Jokowi juga tak mau menjawab panjang lebar saat ditanya mengenai dukungan yang diberikan keluarga Gus Dur di Pilpres 2019 kepadanya, demikian lansiran hari ini, Jumat (28/09/2018). Ia lalu meninggalkan sesi wawancara dan masuk ke mobilnya.

Sebelumnya, diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah secara resmi menghentikan total proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Anies menuturkan pencabutan dilakukan setelah Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta melakukan verifikasi atas semua izin di 13 pulau buatan tersebut.

“Bisa saya umumkan bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan. Reklamasi bagian dari sejarah, bukan bagian dari masa depan Jakarta,” ujarnya di Balai Kota, Rabu (26/09/2018).

Ketiga belas pulau tersebut yakni pulau A, B, E, I, J, K, M, O, P, Q, H, F, dan M. Para pemegang izin pulau reklamasi antara lain ialah PT Kapuk Naga Indah, PT Jakarta Propertindo, PT Taman Harapan Indah, dan PT Pembangunan Jaya Ancol.

Baca juga: Jika Tarif Baru Tol JORR Terasa Mahal, BPJT: Silakan Pakai Non Tol

Disampaikan Anies, Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 pada 4 Juni. Setelah itu, badan tersebut bekerja memverifikasi seluruh kegiatan reklamasi di Pantai Utara Jakarta, termasuk izin-izinnya.

Berdasarkan hasil verifikasinya menunjukkan bahwa para pengembang yang mengantongi izin reklamasi tersebut ternyata tidak melaksanakan kewajiban mereka. Namun, Anies tidak merinci kewajiban apa saja yang tak dilaksanakan para pengembang.

“Apa yang terjadi? 13 pulau yang sudah mendapatkan izin untuk dilakukan reklamasi, setelah kita lakukan verifikasi, maka gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut,” tandas Anies, mengutip laporan TribunNews.com.

Anies menambahkan, pencabutan izin dilakukan menggunakan keputusan gubernur dan surat pencabutan izin. Ia mengungkapkan, pemerintah DKI sedang memonitor dampaknya terhadap bangunan yang sudah terlanjur ada.

Mantan Menteri Mendikbud tersebut juga menyampaikan, saat ini Pemerintah DKI berfokus pada pemulihan wilayah Teluk Jakarta. Kini, Badan Koordinasi dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pengelolaan Pesisir sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklamasi.

Rencananya akan ada dua raperda yang digabungkan menjadi satu. Kedua raperda itu adalah Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS) serta Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Tidak Membongkar Pulau yang Sudah Jadi

Lebih lanjut, melansir laporan Liputan6.com, Anies juga menegaskan bahwa Pemprov DKI tak akan membongkar pulau reklamasi yang sudah jadi. Sebab, pembongkaran justru akan berakibat pada kerusakan lingkungan.

“Tidak ada rencana pembongkaran. Bayangkan 310 hektare tanah dibongkar, tanahnya dikemanakan,” imbuh Anies di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (27/09/2018).

Pulau C, D, G, dan N, akan ditata mengikuti ketentuan yang ada, untuk dapat digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat, meski ia tak menerangkan lebih jauh soal nasib bangunan yang ada di sana. Apakah akan tetap disegel atau difungsikan.

Anies menambahkan, ke depannya pihaknya akan menitikberatkan pada pemulihan Teluk Jakarta dalam aspek air sungai, pelayanan air bersih, pengelolaan limbah dan antisipasi land subsidence (penurunan tanah).