Bawaslu Loloskan Bakal Caleg Eks Koruptor, Fadli Zon Sebut Itu Tak Adil

SURATKABAR.IDWakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengkritik keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meloloskan lima mantan narapidana (napi) kasus korupsi.

Kelima mantan napi tersebut lolos sebagai bakal calon anggota legislatif dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019.

Fadli menilai, keputusan tersebut tidak adil. Sebab, ada eks koruptor yang tak lolos menjadi bakal calon legislatif (caleg) pada masa pendaftaran.

“Jadi harus berlaku adil. Kalau boleh, boleh semua. Kalau tidak boleh, ya tidak boleh semua. Saya kira ini yang harus tegas karena kalau ada yang satu boleh, yang lain tidak boleh ini jelas ketidakadilan,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kompas.com, Jumat (31/8/2018).

Di sisi lain, kata Fadli, pelarangan soal napi eks koruptor menjadi bacaleg seharusnya diatur juga dalam undang-undang (UU).

Baca juga: Menkumham Meminta KPU Tidak Melarang Mantan Koruptor untuk Nyaleg

Dengan begitu, aturan tersebut akan berlaku secara menyeluruh bagi orang-orang yang mendaftar sebagai bacaleg.

Saat ini, aturan pelarangan eks koruptor menjadi bacaleg belum bersifat tegas karena hanya diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).

“Dan ini harus ada aturan yang jelas. Aturan itu diatur oleh UU, kemudian ada aturan lain,” kata Fadli.

“Saya kira semangat dari KPU untuk masalah caleg yang pernah terlibat korupsi itu semangat yang bagus. Tapi kan harus ada kuat dukungan dari peraturan yang ada di atasnya,” ucapnya.

Bawaslu meloloskan lima eks koruptor sebagai bakal caleg. Mereka berasal dari Rembang, Pare-Pare, Aceh, Tana Toraja, dan Sulawesi Utara.

Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. Kelimanya lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan ketiganya memenuhi syarat (MS).

Keputusan Bawaslu meloloskan mantan napi korupsi sebagai bacaleg lantaran mereka mengklaim berpedoman pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bukannya pada PKPU nomor 20 tahun 2018.

Dalam UU Pemilu, mantan narapidana korupsi tidak dilarang untuk menjadi caleg.