Saat Polisi ‘Pilih Kasih’ Sikapi Deklarasi Pendukung dan Penentang Jokowi  


SURATKABAR.ID – Belakangan ini, pelarangan gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah daerah menimbulkan asumsi bahwa aparat penegak hukum berlaku tidak netral. Anggapan tersebut lahir karena kegiatan itu kerap dilarang dengan berbagai alasan. Namun umumnya adalah demi menjaga keamanan dan ketertiban. Sementara itu, gerakan bertajuk #2019TetapJokowi dan sejenisnya lancar-lancar saja.

Dikutip dari reportase Tirto.ID, Selasa (28/08/2018) berdasarkan hasil penelusuran tim riset awak media, sepanjang Juli hingga Agustus 2018 saja, sudah ada lima pelarangan maupun penolakan deklarasi #2019GantiPresiden. Hal ini terjadi di Kalimantan Barat, Pekanbaru, Batam, Surabaya dan Bandung.

Di sisi lain, fakta ini berbanding kontras dengan deklarasi #2019TetapJokowi yang relatif aman dari pelarangan atau penolakan. Pada April-Agustus 2018, sudah tiga kali deklarasi dukungan untuk Jokowi digelar di DKI Jakarta, Surabaya dan Medan. Aktivitas sejenis hanya sempat dilarang polisi di Batam.

Sikap polisi yang cenderung ‘pilih kasih’ dan tak melindungi kegiatan #2019GantiPresiden ini ditanggapi sinis oleh kader Gerindra. Gerindra—seperti diketahui, merupakan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno di Pemilihan Umum Presiden 2019.

Ferry Juliantono selaku Wakil Ketua Umum DPP Gerindra mengkritik sikap aparat. Menurutnya gerakan ini harusnya dijamin pelaksanaannya. Hal ini mengingat hal tersebut juga dijamin oleh konstitusi.

Baca juga: Dukung Neno, Aktivis Muhammadiyah Akan Kerahkan Emak-emak Unjuk Rasa

“Semua hak politik itu dijamin oleh konstitusi,” imbuh Ferry dalam keterangan tertulis yang diterima pers pada Senin (27/08/2018).

Meski begitu, tak sepenuhnya Ferry menyalahkan aparat yang ada di lapangan. Ferry menuding sikap itu muncul karena mereka hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh atasannya. Selain itu, Ferry juga yakin bahwa sebenarnya ada juga penegak hukum yang sependapat dengan gerakan #2018GantiPresiden. Meski tentu saja mereka tak bisa bebas dengan leluasa mengekspresikan kecenderungan politiknya dengan terbuka.

“Polisi, para penegak hukum, hanya menjalankan tugas. Di dalam hatinya mereka juga ada yang setuju dan bersimpati pada gerakan ini,” ungkapnya.

Pelarangan Dianggap Wajar

Sementara itu, Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan menyebut pelarangan deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah merupakan hal yang lumrah.

Berbeda dengan Ferry, Hasto menilai gerakan terkait tak sesuai konstitusi karena bertujuan mengganti presiden di luar jalur yang diperbolehkan: lewat pemilu.

“Kalau terlalu awal meminta ganti presiden itu tindakan yang inkonstitusional. Untung presidennya Pak Jokowi, kalau dulu mungkin sudah dibentuk Tim Mawar untuk mengeksekusi,” tegas Hasto di kawasan Menteng, Jakarta.

Politisi kelahiran DIY tersebut membela sikap polisi dengan mengatakan bahwa mereka tidak mempersulit kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Hasto berpendapat, polisi hanya berusaha mencegah terjadinya konflik di masyarakat, dan itulah yang harus diutamakan.

“Pendukung dari Jokowi atau Prabowo bebas berekspresi, tapi dalam ruang lingkup aturan main […] Sangat tepat [langkah polisi melarang gerakan ganti presiden],” tukasnya.

#2019GantiPresiden Sama Dengan #2019TetapJokowi

Lantas bagaimana tanggapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI? Lebih lanjut, menurut anggapan KPU RI, kegiatan yang membawa nama #2019GantiPresiden dan juga #2019TetapJokowi bukan kampanye, sehingga tak bisa dilarang.

Diketahui, masa kampanye dimulai pada 23 September 2018 hingga 14 April 2019, usai KPU RI menetapkan nomor urut capres-cawapres.

“Kampanye itu metodenya beberapa. Yang terkait pengumpulan massa adalah rapat umum. Rapat kampanye pada umumnya memaparkan visi, misi, dan program peserta pemilu,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantornya, Senin (27/08/2018).

Sebaliknya, alih-alih dihindari, menurutnya gerakan ini lebih baik diterima saja. Wahyu Setiawan berpendapat bahwa ini sangat wajar. Sangat wajar jika ada perbedaan pandangan yang terjadi menjelang pemilu dan itu tentunya baik bagi pendidikan politik untuk masyarakat.

“Hanya saja ekspresi politik yang memang dilindungi oleh konstitusi juga harus mengikuti prosedur berlaku. Misalnya, untuk melakukan kegiatan tentu saja harus izin kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Polri,” papar Wahyu menyampaikan.

Menanggapi kritikan ini, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto memberi komentar khususnya dalam kasus pelarangan di Surabaya kemarin (26/08/2019). Menurutnya, apa yang dilakukan polisi telah tepat menurut hukum yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Ia tak menyangkal tindakan polisi juga berdasarkan masukan dari masyarakat. Namun, Setyo menegaskan bahwa pertimbangan terakhir tetap di tangan mereka, dengan lagi-lagi bersandar pada aturan yang ada.

“Banyak gelombang penolakan deklarasi tersebut yang dapat mengakibatkan konflik yang merupakan gangguan terhadap ketertiban umum dan memecah persatuan dan kesatuan bangsa,” sebut Setyo dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/08/2018).

Poling #Pilpres2019 SuratKabar.id
Jika Pilpres 2019 dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan anda pilih?
Klik 'Vote!' untuk melihat hasil polling sementara.