Fahri Hamzah Didepak, PKS Dapat Jatah Kursi Menteri?


    “Ada evaluasi-evaluasi, dan itu biasa dalam organisasi. Seperti apa hasilnya, ya pada waktunya publik akan tahu,” Kata Sohibul pada Tempo, Rabu (23/12/2015).

    Isu mengenai pemecatan Fahri kembali mencuat pada akhir Januari tahun ini. Wacana yang sebenarnya sudah pernah muncul itu kembali beredar tentu lantaran ada sebab. Saat itu, isu pemcopotan Fahri dibantah oleh Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid.

    Hidayat mengaku bahwa ada masalah-masalah internal yang sedang dibahas.

    “Itu proses yang masih berjalan, belum ada keputusan final tentang hal ini jadi bisa disampaikan ke publik,” Tegas Hidayat, di Jakarta, Senin (1/2/2016), dilansir dari jpnn.com.

    Waktu berjalan, ternyata pada awal April 2016, sebuah kabar tentang terdepaknya Fahri Hamzah. Kali ini tidak sekedar isu, Shohibul Imam selaku Presiden PKS menyatakan telah menandatangani surat pemecatan Fahri Hamzah.

    “Tadi malam saya sudah meminta pihak sekretariat untuk segera mengirimkannya. Saya akan cek apakah surat tersebut sampai kepada yang bersangkutan atau belum. Karena itu saya belum bisa memberitahu isi SK DPP dan keputusan MT sebelum jelas surat itu sampai kepada yang bersangkutan,” jelas Shohibul Imam, Minggu (3/4/2016), dilansir dari beritasatu.com.

    Tentu saja, peliknya persoalan pencopotan seorang kader PKS yang dinilai sangat berani bersuara keras terhadap Jokowi ini membuat tanda tanya besar. Berulang kali berhembus sejak beberapa bulan lalu, baru sekarang terlaksana.

    Melepas Fahri tentu sebuah keputusan besar dan dengan mendepaknya berdekatan dengan isu adanya reshuffle kabinet Jokowi akan menimbulkan opini bahwa tindakan ini adalah bagian dari negosiasi PKS dengan Jokowi.

    Dalam beberapa hari belakangan memang santer terdengar adanya kabar tentang rencana Presiden Jokowi untuk merombak kembali susunan kabinetnya. Apakah didepaknya Fahri punya keterkaitan terhadap rencana Presiden? Kita lihat saja perkembangan dinamika politiknya, PKS akan punya jatah dalam kabinet?