Adopsi UU ‘Negara-Bangsa Yahudi’, Minoritas Arab di Israel Terdiskriminasi


SURATKABAR.ID – Secara resmi, pada Kamis (19/07/2018), Israel telah mengadopsi undang-undang (UU) yang menyatakan bahwa hanya orang Yahudi yang mempunyai hak penentuan nasib sendiri di negara itu. Tak pelak, UU ‘Negara Yahudi’ itu membuat minoritas Arab menjadi korban terdiskriminasi mirip apartheid.

Melansir reportase SindoNews.com, Minggu (22/07/2018), aturan yang didukung oleh pemerintah sayap kanan ini disahkan parlemen dengan hasil voting 62:55 dan dua abstain. Jumlah anggota parlemen atau Knesset Israel adalah 120 orang.

Sebelum disahkan UU itu jadi bahan perdebatan politik. Beberapa anggota parlemen Arab berteriak dan merobek dokumen UU itu setelah pemungutan suara.

“Ini adalah momen yang menentukan dalam sejarah Zionisme dan sejarah negara Israel,” ujar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di hadapan Knesset setelah pemungutan suara.

Diketahui, UU ini diberlakukan setelah ulang tahun ke-70 berdirinya negara Israel.

Baca juga: Disorot di Piala Dunia 2018, Begini Cantiknya Presiden Kroasia Kolinda Grabar-Kitarovic Saat Muda

“Israel adalah tanah air bersejarah dari orang-orang Yahudi dan mereka memiliki hak eksklusif untuk penentuan nasib sendiri secara nasional di dalamnya,” bunyi salah satu poin undang-undang tersebut, dilansir dari laporan Reuters.

UU itu juga melucuti bahasa Arab dari daftar bahasa resmi bersama bahasa Ibrani. Bahasa Arab diturunkan menjadi “status khusus” yang memungkinkan penggunaannya hanya di dalam lembaga-lembaga tertentu di Israel.

Warga Negara Kelas Dua

Komunitas Arab di Israel jumlahnya sekitar 1,8 juta atau sekitar 20 persen dari 9 juta penduduk di negara itu.

Sewaktu masih berwujud rancangan undang-undang (RUU), aturan itu dinilai para kritikus di dalam dan luar negeri sebagai upaya diskriminasi terhadap warga Arab Israel yang telah lama merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.

“Saya mengumumkan dengan syok dan berduka atas kematian demokrasi,” ujar seorang anggota parlemen Israel dari komunitas Arab bernama Ahmed Tibi, kepada wartawan  melansir Reuters.

Sebelumnya, Netanyahu membela produk hukum tersebut dari para kritikus.

“Kami akan tetap memastikan hak-hak sipil dalam demokrasi Israel, tetapi mayoritas juga memiliki hak dan mayoritas yang memutuskan,” tukasnya pada pekan lalu.

“Mayoritas mutlak ingin memastikan karakter Yahudi negara kita untuk generasi mendatang,” imbuhnya kemudian.

Untuk Diskriminasi?

Penduduk Arab Israel sebagian besar terdiri dari keturunan orang-orang Palestina yang tinggal di tanah mereka selama konflik antara orang Arab dan Yahudi yang memuncak dalam perang tahun 1948.

Ini diketahui merupakan awal-awal berdirinya negara Israel. Ratusan ribu orang Arab di wilayah itu terpaksa meninggalkan rumah mereka atau melarikan diri dari konflik maupun tekanan militer.

Selain itu, terjadi kemarahan di kalangan warga Arab di Ma’alot-Tarshiha. Ma’alot-Tarshiha sendiri merupakan sebuah kota di Israel utara yang dibuat dengan menghubungkan kota Yahudi Ma’alot dan kota Arab Tarshiha.

“Saya pikir ini adalah undang-undang rasis oleh pemerintah sayap kanan radikal yang menciptakan hukum radikal, dan menanam benih untuk menciptakan negara apartheid,” ungkap Bassam Bisharah (71), seorang dokter keturunan Arab berusia 71 tahun.

“Tujuan dari undang-undang ini adalah diskriminasi. Mereka ingin menyingkirkan orang Arab secara total,” sebut Yousef Faraj (53), warga desa Druze.

“Orang-orang Israel ingin menghancurkan semua agama orang-orang Arab.”

Ada pun berdasarkan laman Wikipedia, Apartheid (arti dari bahasa Afrikaans: apart memisah, heid sistem atau hukum) merupakan sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990.

Rezim Apartheid sendiri mulai berkuasa sejak tahun 1948 dan secara opresif memberlakukan hukum rasialis yang menghapuskan sebagian hak asasi warga non kulit putih. Rezim ini juga diketahui melakukan pembunuhan, penyiksaan dan penahanan terhadap oposan-oposan politiknya.