Sebelum Anies, DKI dan Pengembang Reklamasi Sudah Teken Kontrak 30 Tahun di Era Djarot


SURATKABAR.ID – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Pulau Reklamasi. Namun ternyata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani kontrak dengan PT Kapuk Naga Indah sebelum HGB terbit.


Dilansir dari laman Tempo.co, teken kerja sama antara Pemprov DKI dan pengembang Pulau Reklamasi D dilakukan pada era Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara Kasten Situmorang.

“Salah satu dasar penerbitan HGB Pulau D adalah perjanjian kerja sama antara Pemerintah DKI dan pengembang,” jelas Kasten Situmorang yang ditemui di kantornya beberapa waktu yang lalu untuk dimintai keterangan terkait kerja sama tersebut, seperti dikutip dari Tempo.co, Kamis (11/1/2018).

Perjanjian pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan lahan tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Presiden Direktur PT Kapuk Naga Indah Surya Pranoto Budiharjo, dan Direktur PT Kapuk Naga Indah Firmantodi tertanggal 11 Agustus 2017 silam.

Baca Juga: Meradang! Dituding Keturunan PKI, Menristekdikti Langsung Laporkan Pelaku ke Polisi

Sementara sertifikat HGB Pulau D diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2017 oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Masih pada hari yang sama, PT Kapuk Naga Indah membayarkan bea perolehan ha katas tanah dan bangunan sebanyak Rp 483,5 miliar.

Perjanjian tersebut berlaku selama 30 tahun sejak ditekennya kontrak kerja sama antara Pemerintah DKI dan pengembang. Usai masa berlaku 30 tahun berakhir, kontrak dapat diperpanjang selama 20 tahun berikutnya.

Tercantum di dalam naskah perjanjian tersebut, disebutkan bahwa PT Kapuk Naga Indah memiliki hak menjaminkan HGB di atas HPL Pulau D dan sekaligus melakukan perbuatan hukum lainnya, termasuk untuk melaksanakan akta jual-beli dengan pihak ketiga.

Baca Juga: Gamblang! Setnov Ajukan Permohonan Justice Collaborator, Begini Tanggapan Fahri Hamzah

Namun ketika dimintai tanggapan terkait perjanjian kerja sama tersebut, baik Saefullah maupun Anies enggan memberikan komentar. Gubernur DKI Jakarta tersebut hanya mengeluarkan kalimat singkat, “Soal DKI dengan pihak lain itu urusannya DKI.”

Loading...

Komentar

komentar