Reshuffle Jilid Ketiga. Gerindra dan PKS Ditawari Posisi Menteri, Demokrat Tidak


sby jokowi

SURATKABAR.ID – Memasuki tahun 2017, politik nasional kembali dihangatkan oleh isu perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid ketiga. Dikabarkan jika Jokowi akan merangkul sejumlah partai yang sebelumnya menjadi oposisi untuk measuk ke dalam pemerintahan.

Seperti dilansir dari merekda.com, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengklaim bahwa partainya ditawari empat pos kementrian. Tawaran tersebut disampaikan oleh orang dekat Jokowi.

Posisi yang disodorkan ke Gerindra adalah Menko Polhukam, Menteri Pertanian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kepala Staf Kepresidenan.

“Saya sudah dapat info A1 dari orang dekat Pak Joko Widodo, bahwa Gerindra di tawarkan 4 posisi di pemerintahan yaitu Menkopolkam, Mentan, Menaker dan Kepala KSP,” kata Arief saat dihubungi, Selasa (3/1/2017).

Menurut laporan yang diturunkan oleh tempo.co, disebutkan jika seorang pejabat mengatakan gagasan merombak kabinet itu bergulir sejak November lalu. Rencana reshuffle jilid III ini, kata dia, melibatkan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang berseberangan dengan pemerintah.

Meski mengaku mendapat tawaran, Gerindra belum menentukan sikap. Arief mengatakan, Gerindra berpegang teguh sebagai partai di luar pemerintahan.

Lebih jauh, Gerindra telah berencana mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai calon Presiden pada 2019 mendatang. Arief menilai kurang etis jika Gerindra menerima tawaran Jokowi tersebut.

“Tapi semuanya bergantung pada Pak Prabowo,” katanya.

Senada dengan Arief, Ketua Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan jika telah menerima tawaran tersebut secara lisan. Sufmi tidak menjelaskan secara rinci mengenai orang yang menyampaikan tawaran tersebut. Meski demikian, ia menyatakan sedang menunggu tawaran resmi melalui surat.

“Kalau ada surat resmi, kami akan bahas di rapat pimpinan nasional,” katanya, dikutip dari tempo.co.

Jika Gerindra dan PKS pada reshuffle berikutnya benar-benar masuk ke kubu pemerintah, maka praktis tinggal Partai Demokrat yang berada di luar.

Seperti diketahui jika Presiden Jokowi telah beberapa kali melakukan perombakan kabinet. Dalam perombakan kabinet jilid II pada Juli lalu, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang semula beroposisi, bergabung dalam koalisi.

Selanjutnya, Partai Amanat Nasional (PAN) juga mengikuti untuk bergabung dengan koalisi pemerintah pada September 2016. Hasilnya, ketiga partai tersebut kini bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hanura sebagai pendukung pemerintah.

Lantas apakah Demokrat mendapat tawaran serupa dengan Gerindra atau yang lain?

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan mengatakan partainya tak pernah mendapatkan tawaran jabatan menteri atau jabatan lain yang setara dengan menteri dari Jokowi.

“Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla sudah tahu posisi Partai Demokrat. Jadi kami tak pernah mendapat tawaran,” ucap Sjarifuddin, Rabu (4/1/2017), dikutip dari tempo.co

Menanggapi adanya kemungkinan Partai yang diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono tersebut akan sendirian di luar pemerintahaan, Sjarifuddin menyatakan akan tetapi mengkritisi kebijakan pemerintahan.

“Kalaupun pasti kalah dalam pengambilan keputusan di parlemen, kami akan tetap berseberangan dengan pemerintah,” tutur Sjarifuddin.


BAGIKAN

Berita sebelumyaAlami Mutasi Genetik Langka, Bocah Ini Dijuluki Bayi Hulk
Berita berikutnyaAustralia Nyatakan Penyesalannya Karena Hina Pancasila

Komentar

komentar


Terbaru

Fakta-Fakta Ini Buktikan Keseriusan Susno Duadji Maju Pilgub

SURATKABAR.ID – Komjen Pol (Purn) Susno Duadji yang merupakan mantan Kabareskrim Polri tampaknya serius maju ke Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. Diantara beberapa kandidat calon...

PAN Tak Mau Dukungannya Kepada Jokowi Dibarter dengan UU Pemilu

SURATKABAR.ID - Aksi walk out Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam sidang paripurna yang memutuskan UU Pemilu beberapa hari lalu menunculkan pertanyaan banyak pihak...

Menristekdikti Beri Dua Pilihan Ini Kepada Dosen dan Pegawai PTN Anggota HTI

SURATKABAR.ID – M Nasir, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) menyebutkan jika akan memanggil rektor perguruan tinggi di seluruh Nusantara dalam waktu dekat ini....

Biadab, Polisi Tendang Pria Sedang Salat, 3 Tewas, Ratusan Lainnya Luka-Luka

SURATKABAR.ID – Penutupan dan pengamanan ekstra ketat yang diberlakukan setelah adanya aksi penembakan yang menewaskan dua polisi oleh tiga orang Arab yang berlokasi di...

Gerindra Serukan Masyarakat Indonesia untuk Boikot Pilpres 2019, Apakah Anda Setuju?

SURATKABAR.ID – Arief Poyuono, selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyerukan agar seluruh warga negara Indonesia memboikot pelaksanaan Pilpres 2019 nanti. Hal tersebut dilakukan...

Peta Baru NKRI Dirilis, Inilah 4 Perbedaan dengan Versi Sebelumnya

SURATKABAR.ID – Jumat (14/7/2017), Kementerian Koordinator Kemaritiman meluncurkan peta NKRI yang telah diperbaharui. Seperti yang tertera di laman resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman,...

Perppu Ormas, Semua Anggota HTI Bisa Dipidana Seumur Hidup

SURATKABAR.ID - Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) baru saja disahkan. Namun, tak sedikit...