PSI Usul ‘Korupsi Orde Baru’ Jadi Tema Debat Pilpres 2019, Ini Tanggapan Golkar


SURATKABAR.ID – Usul agar ‘korupsi Orde Baru’ masuk dalam materi debat Pilpres 2019 dicetuskan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni, tema debat tersebut dapat mendidik masyarakat secara politik. Pasalnya, menurutnya saat ini, ia melihat adanya gerakan yang ingin mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru.

“Setiap partai tentu memiliki gagasan tentang format atau substansi perdebatan di pilpres, beberapa kejadian terakhir menstimulasi kami di PSI untuk mengusulkan kepada KPU agar tema atau topik koruosi pada masa Orde Baru itu dijadikan bahan,” beber Antoni sewaktu dihubungi, Sabtu (08/12/2018). Demikian sebagaimana dilansir dari reportase Kumparan.com, petang ini.

Dengan demikian, masyarakat akan mampu memahami apa sebenarnya akar persoalan korupsi di Indonesia dan penanganannya. Oleh sebab itu, ia menilai topik ‘korupsi di masa Orde Baru’ sangat layak dijadikan bahan untuk diperbincangkan oleh kedua paslon.

Ia melanjutkan, nanti kelak terlihat siapa produk reformasi, serta siapa bagian dari masa lalu yang kelam tersebut.

PSI Jangan Blunder

Kendati begitu, usulan PSI tak terlepas dari kritik. Salah satunya datang dari Partai Golkar. Ketua DPP Golkar Andi Sinulingga meminta PSI tak membuat blunder. Pasalnya, blunder justru dapat merugikan Jokowi dengan pernyataan-pernyataan politiknya.

Baca juga: Tsamara ke Fadli Zon: Garang Kepada Jokowi, Tapi Melempem di Lembaga Sendiri?

“Jangan PSI bikin blunder terus dan justru malah merugikan Jokowi. PSI sering sekali berakting yang kontraproduktif, jika itu hanya merugikan PSI ya enggak masalah, tapi pernyataan politik PSI itu juga akan merugikan jokowi,” beber Andi sewaktu dikonfirmasi secara terpisah.

Menurut penjelasan Andi, persoalan korupsi ini tak hanya berlangsung di era Orba saja, tapi juga terjadi di era reformasi hingga saat ini. Sehingga, ia menilai jika tema korupsi di era Orde Baru dijadikan topik debat dalam Pilpres 2019 itu tak ada gunanya.

Ia menyarankan, agar PSI sebaiknya fokus turun ke masyarakat untuk berkampanye daripada membuat isu yang berdampak negatif bagi Jokowi-Ma’ruf.

“PSI itu energi negatif bagi Jokowi. Saran saya, PSI turun ke masyarakat, turun dari satu desa ke desa lainnya, itu jauh lebih bagus,” pungkasnya.

Mengutip Tempo.co, Juli kemudian merespons Andi. Ia menyebutkan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja—koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf—mempunyai etika internal untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan pandangan antar partai koalisi.

‘Korupsi orde baru’, ungkap Juli, sangatlah penting dijadikan materi debat pilpres. Menurutnya, materi itu dapat memberi kontras antara Jokowi sebagai buah reformasi dan Prabowo sebagai bagian dari masa lalu (Orde Baru).

“Jadi kalau seandainya kawan-kawan Golkar keberatan, ya, itu juga tergantung Golkar. Kami tidak ada masalah. Itu sekali lagi adalah hak Golkar,” tandas Juli melalui pesan suara kepada awak media, Sabtu (08/12/2018).

Menurut Juli, setiap partai tentu punya gagasan soal format maupun substansi perdebatan di pemilihan presiden. Ia mengimbuhkan, beberapa kejadian seperti pelaporan Ahmad Basarah tentang pernyataan ‘Soeharto guru korupsi’ dan pernyataan Prabowo tentang ‘korupsi stadium 4’ menstimulasi PSI untuk mengusulkan pada KPU agar ‘korupsi orde baru’ dijadikan bahan materi debat pilpres.

Ia berpendapat, mata rakyat harus terbuka lebar untuk menyaksikan apa sebenarnya akar korupsi, pada fase mana bangsa ini digerogoti oleh korupsi, dan sejauh mana bangsa ini berjuang keluar dari korupsi.

Dengan begitu, ia melanjutkan, PSI tetap kukuh untuk membawa tema korupsi secara umum maupun ‘korupsi orde baru’ sebagai materi debat antara Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019.

“Sehingga nanti akan keliatan siapa produk reformasi dan siapa bagian dari masa lalu yang kelam,” tandas Juli kemudian.

Poling #Pilpres2019 SuratKabar.id
Jika Pilpres 2019 dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan anda pilih?
Klik 'Vote!' untuk melihat hasil polling sementara.