Rencana Pembentukan TGPF Novel Baswedan, Penegakan Hukum atau Politik?


SURATKABAR.ID – Meski sudah setahun berlalu sejak kasus penyiraman air keras terhadap Penyidik Senior KPK Novel Baswedan, namun hingga kini Novel masih mendapat ancaman terror. Fakta ini mendorong Wadah Pegawai KPK meminta Presiden untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Namun apakah TGPF solusinya?

Istri Novel Baswedan, Rina Emilda, mengakui bahwa rumah mereka sempat ‘diawasi’ oleh orang tak dikenal. Demikian sebagaimana dikutip dari laporan OkeZone.com, Selasa (19/06/2018).

“Infonya malah di daerah rumah ya, bukan teror yang bagaimana tapi dia datang. Itu juga yang melapor dari orang yang mengawasi sama tetangga. Kompleks kita kan kompleks yang tak terbuka sekali, kalau ada yang asing atau tak dikenal kan bisa ada tanda tanya,” sebut Rina Emilda kepada pers hari ini.

Kepada Presiden Joko Widodo, Wadah Pegawai KPK yang bersilahturahmi ke rumah Novel Baswedan pun tergerak untuk mendesak kembali dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Sebenarnya, permintaan pembentukan TGPF sudah mulai muncul tak lama setelah penyiraman air keras ke Novel Baswedan terjadi—tepatnya sejak pertengahan tahun lalu.  Lantas apa yang membuat tekanan baru ini berbeda kali ini?

Baca juga: Novel Baswedan Mengaku Diteror Lagi, Tanggapan Polisi Mencengangkan

Menurut pemaparan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap, pembentukan tersebut perlu dilakukan untuk “memastikan ada kepastian hukum di negeri ini.”

“Juga untuk meyakinkan penegak hukum yang lain yang sedang menjalankan tugasnya bahwa mereka itu dilindungi oleh negara,” tukas Yudi Purnomo.

Selain akan mengirimkan surat kepada presiden, Yudi juga akan mengirimkan permohonan kepada para “tokoh agama, tokoh nasionalis, negarawan dan akademisi.”

Alasannya, untuk meminta sokongan mereka agar mendukung dibentuknya TGPF serta meminta mereka untuk tergabung dalam TGPF—jika nanti TGPF sudah dibentuk oleh Presiden.

TGPF Upaya Politis

Di sisi lain, Presiden belum memutuskan untuk membentuk TGPF hingga pihak kepolisian angkat tangan.

Namun Eva Sundari sebagai politikus PDIP berpendapat, pembentukan TGPF bersifat politis. Dan KPK sebaiknya menuntut penegakan hukum lewat jalur legislatif.

“Sebenarnya upaya TGPF kan upaya politis, bukan upaya penegakan hukum karena dilakukan oleh kelompok-kelompok yang nonpenyidik. Apakah sudah saatnya ini dianggap sebagai politis yang artinya polisi tak mampu? Ini kan juga repot,” ungkap Eva Sundari.

Eva yang sebelumnya pernah duduk di Komisi III DPR kemudian mengusulkan agar KPK justru memaksimalkan jalur Komisi III, dan mengambil contoh gelar perkara polisi di DPR yang mengundang KPK. Sehingga dengan demikian, keputusan bersama berhasil ditetapkan.

“Karena upaya-upaya di luar penegakan hukum masih belum maksimal masih banyak yang bisa dilakukan daripada TGPF yang nantinya presiden keseret-seret lagi urusan kayak gitu,” kata Eva.

Tim Pemantauan Kasus Novel Baswedan

Saat ini, sudah ada Tim Pemantauan Kasus Novel Baswedan yang dibentuk karena berlarut-larutnya penyelesaian kasus terkait. Namun tim yang terdiri dari Komnas HAM dan beberapa pakar ini juga masih bekerja.

“Kami belum selesai dengan pemantauan. Saat ini masih dalam proses tahap-tahap terakhir. Jadi temuan masih belum bisa disimpulkan saat ini,” tukas Sandrayati Moniaga, Ketua Tim Pemantauan Kasus Novel.

Meski begitu, Novel Baswedan sendiri sepertinya meragukan kasusnya dapat terungkap.

“Dari awal belum ada progress kan. Dari awal Bang Novel sampaikan kan perkara ini tidak akan diungkap,” pungkas istri Novel Baswedan, Rina Emilda.

Novel Baswedan Pertanyakan Niat Pemerintah untuk Tangkap Penerornya

Mengutip lapaoran Tempo.co, Novel Baswedan sendiri masih mempertanyakan komitmen pemerintah menangani kasus-kasus penyerangan terhadap pegawai dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Novel pun mempertanyakan pernyataan seorang pembantu Presiden Joko Widodo yang justru menyebut Presiden masih harus mengurusi banyak hal besar lainnya.

“Saya pernah mendengar pernyataan pembantu Presiden yang menyatakan bahwa Presiden tidak mungkin melihat masalah yang kecil-kecil,” ujar Novel di Jalan Deposito, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (17/06/2018).

Sebelumnya, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Moeldoko menyebutkan, presiden tak bisa didesak-desak untuk membentuk TGPF. Dia pun meminta Presiden Jokowi diberi kesempatan memikirkan hal-hal yang lebih strategis dan besar.

Kendati Presiden tak kunjung membentuk TGPF atau memberi tenggat kepada kepolisian untuk menyelesaikan kasus penyerangan Novel, Moeldoko menampik bahwa isu itu tak menjadi prioritas Jokowi.

“Justru Presiden memberikan prioritas kepada pihak yang mempunyai otoritas untuk bekerja lebih optimal,” sebut Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (27/04/2018) lalu.

Menurut Novel, boleh saja kasus penyerangan dirinya dianggap sebagai perkara kecil. Namun, lanjut Novel, dia akan merasa heran jika perkara itu tak dianggap penting.

“Kalau masalah penyerangan terhadap orang-orang yang memberantas korupsi dianggap sebagai masalah yang bukan penting, terus yang penting seperti apa?”

Disampaikan Novel, pertanyaan ini diajukan bukan semata karena dia menjadi korban. Novel pun memaparkan sejumlah penyerangan lain terhadap KPK dan pekerjanya.

“Penyerangan kepada KPK secara fisik sering terjadi, lalu setidak-tidaknya ada dua kali pegawai KPK diculik, dan itu tidak dianggap masalah. Ini hal serius dan masih banyak lagi yang lain,” tutur penyidik yang kerap menangangi perkara korupsi besar ini.

Novel menuturkan harapannya agar Presiden Jokowi sungguh-sungguh mendukung pengungkapan kasus penyerangan dirinya. Menurut Novel, Jokowi dibantu banyak aparatur, termasuk Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara untuk mengungkap kasus itu.

“Masing-masing ada pejabatnya dan saya kira itu selayaknya dijadikan perhatian yang fokus dan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Pengakuan Novel, dirinya tak ingin berpikir bahwa perangkat negara ini lemah. Jika kasusnya ini tidak rampung, Novel menduga itu lantaran adanya pembiaran. Dia pun berharap Presiden Jokowi tak mengingkari janji untuk mengusut kasus penyerangan ini.

“Apabila beliau tidak juga melakukan apa yang beliau sampaikan, maka kekecewaanlah yang ada pada diri saya,” imbuhnya.

Polda Metro: 68 Saksi Sudah Diperiksa

Lebih dari setahun kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan bergulir, pihak kepolisian sejauh ini telah memeriksa saksi sebanyak 68 orang.

“Sudah 68 saksi (diperiksa),” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (18/06/2018), mengutip reportase Kompas.com.

Kendati begitu, Argo tak merinci siapa saja saksi yang telah diperiksa. Hanya saja Argo memastikan pihaknya terus bekerja.  Sementara Novel sempat menyatakan kembali keraguannya  yang tak yakin kasusnya akan dapat diusut tuntas.

“Sekarang begini, CCTV yang di sini saja tidak diungkap, saksi-saksi kunci diperiksa dengan hal-hal yang tidak semestinya. Ketika terjadi hal demikian bagaimana saya bisa percaya?” sebut Novel saat ditemui di kediamannya, Jalan Deposito, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (17/06/2018).

Sebelumnya, salah satu kuasa hukum Novel Baswedan meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz untuk mengundurkan diri jika hingga saat ini belum mampu menyelesaikan kasus penyiraman air keras itu. Kuasa hukum Novel juga mendesak agar segera dibentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk membantu Polda Metro menyelesaikan kasus itu.

“Saya kira satu tahun dua bulan cukup, saya fikir ini berkas di polda saya fikir saudara Idham Aziz itu harus jujur dalam artian apa kendala yang dihadapi kenapa kasus ini bukan terang tapi malah gelap karena nggak permah lagi kita tahu sejauh mana kasus ini diungkap,” sebut salah satu kuasa hukun Novel di TKP penyiraman air keras kepada Novel, di Jalan Deposito, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (17/06/2018).

Permintaan tersebut ditanggapi dengan santai oleh Kombes Argo. Argo menegaskan saat ini Polisi masih bekerja mengungkap kasus ini.

“Nggak usah menanggapi, santai aja, kita kerja aja dulu,” ucap Argo, Senin (18/06/2018).

“Kan kasus itu banyak, banyak kasus yang belum terungkap juga banyak. Penyelesaian polisi 60% itu udah bagus, seluruh kepolisian 60% itu sudah bagus,” demikian ia menambahkan.