Polri Minta Anggaran Tambahan Rp 44,4 Triliun untuk Berantas Terorisme


SURATKABAR.ID – Khusus untuk menangani terorisme, Polri meminta anggaran tambahan sebesar Rp 44,4 triliun. Diketahui, anggaran ini akan digunakan untuk menunjang kegiatan Satgas Antiteror di seluruh Indonesia. Polri saat ini memang menginisiasi pembentukan Satuan Tugas Antiteror di tingkat kepolisian daerah (Polda) dengan tujuan untuk memantau sel-sel terorisme yang kurang terawasi.

“Satgas dulu hanya 16 di seluruh Indonesia. Dulu ada di setiap polda, tapi kita ciutkan jadi hanya 16 daerah yang mempunyai satgas (antiteror). Pemetaan kita, 34 polda ini ada sel-sel (teroris). Oleh sebab itu Bapak Kapolri minta Densus 88 membina satgas-satgas antiteror daerah. Jadi satgas antiteror daerah ini di bawah binaan Densus 88 Antiteror tapi mereka berada di Polda masing-masing,” ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto usai mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2018 di Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (06/06/2018).

Seperti dikutip dari reportase Detik.com, Jumat (08/06/2018), Setyo memaparkan anggaran Polri tahun ini lebih dari Rp 100 triliun. Sementara pagu indikatifnya hanya sekitar Rp 60 sampai 70 triliun. Itulah sebabnya Polri membutuhkan tambahan dana.

“Anggaran kita tahun ini kan lebih dari Rp 100 triliun. Nah yang kemarin diajukan, pagu indikatifnya hanya Rp 60-70 triliun. Makanya minta tambahan lagi Rp 44,4 triliun kalau nggak salah. Itu termasuk belanja pegawai seperti gaji anggota,” ujar Setyo.

Di samping itu, keputusan Presiden Joko Widodo mengenai kenaikan tunjangan kinerja anggota Polri juga menjadi salah satu dasar penambahan anggaran.

Baca juga: Densus 88 Geledah Kampus Fisip Universitas Riau dengan Jibom, Dugaan Terorisme?

“Kan kita harapkan tunjangan kinerja kita naik. Sudah diumumkan Pak Presiden (jadi) 70 persen. Yang tadinya 53 persen sekarang 70 persen. Pasti lebih banyak perlu biaya. Kedua, belanja modal untuk beli peralatan IT. IT ini kan kadang 6 bulan sudah berubah, out of date. Nah kita memerlukan peralatan-peralatan yang canggih untuk melakukan penyidikan, investigasi yang scientific,” beber Setyo.

Terkait anggaran, lebih lanjut Setyo menjelaskan, secara keseluruhan Polri menganggarkan anggaran sebesar lebih dari Rp 100 triliun. Tambahan yang diminta tersebut difungsikan untuk Satgas Antiteror. Dalam anggaran yang diajukan ini, termasuk di antaranya gaji pegawai, gaji anggota dan tunjangan. Lalu, Polri juga merasa membutuhkan peralatan antiteror yang baru.

“Kita memerlukan peralatan-peralatan yang canggih untuk melakulan penyidikan investigasi,” tandas Setyo lebih lanjut, melansir laporan Republika.co.id.

Peralatan yang dimaksud tersebut, lanjut Setyo berupa laboratorium forensik, pemeriksa DNA dan peralatan lainnya yang menurut Setyo lebih canggih dan efektif.

“Ada sel-sel oleh sebab itu Bapak Kapolri minta Densus 88 membina Satgas Antiteror di daerah, jadi Satgas Antiteror di daerah ini binaan dari Densus 88, tapi mereka berada di Polda masing-masing personelnya juga masing-masing,” sebutnya di Monumen Nasional, Jakarta.

Waspadai Jamaah Ansharut Daulah (JAD)

Menyusul terjadinya berbagai aksi terorisme belakangan ini, Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian pun meminta jajarannya untuk terus waspada terhadap aktivitas sel-sel terorisme yang tertidur di daerah. Meski tonggak pemberantasan terorisme berada di tangan Detasemen Khusus 88 Antiteror, Tito meminta agar kepolisian di daerah juga berperan.

Tito meminta agar personelnya bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) senantiasa mendeteksi jaringan terorisme, khususnya Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang paling banyak tersebar di Indonesia, baik sel aktif maupun kurang aktif. Tito pun memerintahkan kepala Densus 88 untuk membagi informasi terkait sel terorisme ke kewilayahan (Polda).

“Kapolda saya sudah perintahkan bentuk satgas anti teror yamg didalamnya ada unsur penyelidikan, penyidikan, penindakan, dan tim preventif maupun humanis,” kata Tito di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (05/06/2018).

Tito juga meminta kapolda untuk bekerja sama dengan jajaran intelijen maupun jajaran TNI terkait sel-sel yang dianggap Densus tak terlalu aktif. Sehingga, monitor bisa dilakukan oleh Satgas di kewilayahan.

“Ini dimonitor kembali oleh satgas anti teror tingkat polda bekerja sama dengan rekan rekan jajaran TNI yang juga kita harapkan bisa membentuk satgas atau tim khusus yang mem-backup itu,” ungkap Tito.