Duh! Bupati Halmahera Timur Kucurkan Dana Rp 200 Juta untuk Rapimnas PDIP, Ternyata Uang Suap


SURATKABAR.ID – Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan diduga kuat membiayai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggunakan uang suap yang dia terima.

Menurut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rudy mendapatkan aliran dana sebesar Rp 6,3 miliar. Kemudian, ia mengucurkan dana Rp 200 juta ke Rapimnas dari uang suap tersebut.

“Terdakwa pada awal bulan Januari 2016 menghubungi mantan anggota DPRD Maluku Utara Imran S Djumadil  menyampaikan kebutuhan dana untuk kegiatannya pada Rapat Pimpinan Nasional PDIP di Jakarta,” ujar Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (6/6/2018), dikutip dari tempo.co.

Menurut Jaksa, Rudy menerima suap dari Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BJPN) IX dan Maluku Utara Amran Hi Mustay. Uang tersebut diduga diberikan pada Rudy agar Amran menjadi Kepala BJPN IX Maluku dan Maluku Utara.

Jaksa melanjutkan, pencalonan Amran dilakukan secara kolusi dan nepotisme dengan Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca juga: JK Himbau agar Pemda Katakan Langsung Jika Tak Mampu beri THR

Setelah menghubungi Imran soal keperluan dana Rapimnas, Rudy selanjutnya memberitahu Amran. Imran lantas menghubungi rekanan BPJN IX, yakni Abdul Khoir dan Hong Artha John Alfred. Pada kedua rekanan ini, Imran meminta dana masing-masing Rp 100 juta pada Januari 2016.

Abdul Khoir kemudian menyerakkan uang sebesar Rp 200 juta kepada Amran pada 11 Januari 2016 di kantin belakang Kementerian PUPR.

Selanjutnya, Amran diduga meminta Imran menyerahkan uang tersebut pada Rudi melalui Mohammad Arnes Solilin Mei.

Selain untuk Rapimnas, Rudy juga sempat meminta uang pada November 2015. Kala itu, ia meminta Rp 500 juta untuk kepentingan kampanye sebagai calon Bupati dalam Pilkada Halmahera Timur periode 2016-2021.

Sebelumnya, pada Mei 2015 Amran menghubungi Rudy. Ia meminta agar Rudy memfasilitasinya agar bisa mendapatkan jabatan Kepala BJPN IX Maluku dan Maluku Utara pada Kementerian PUPR.

Sebagai gantinya, Amran menjanjikan agar program Kementerian PUPR masuk ke wilayah Halmahera Timur. Rudy juga dijanjikan sejumlah uang.

Dalam dakwaan yang dibaca Jaksa, Rudy disebut mengatakan bersedia membantu Amran dan berkata ‘nanti ada pendekatan dengan orang yang punya akses ke dalam’.