Polemik Kondom dan Maraknya Pergaulan Bebas, Maneger: Orang yang Kampanye Harus Dipidanakan


SURATKABAR.ID – Direktur Pusat Studi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia (Pusdikham) Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Maneger Nasution menegaskan siapa pun yang mengkampanyekan kondom sebagai pilihan untuk menghindari penyebaran HIV/AIDS, harus dikenakan pidana.

Menurutnya, seperti diwartakan Republika.co.id, terkait pidana tersebut wajib diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasalnya, kondom yang dianggap sebagai solusi mengatasi pergaulan bebas demi menghindari risiko HIV/AIDS adalah kekeliruan yang sangat besar.

“Kondom bukan jawaban untuk mengatasi persoalan sejs bebas, itu yang keliru. Jawabannya bukan itu. Tapi adalah memperkuat ketahanan keluarga, dan membatasi orang melakukan itu (sesk bebas) dengan bermacam cara,” tutur Maneger pada Jumat (16/2), dikutip dari Republika.co.id, Sabtu (17/2/2018).

Lebih lanjut, menurutnya permasalahan terkait pergaulan bebas harus diperbaiki dari akar masalah. Dan bukan dengan cara memberikan kondom. “Karena itu, kalau masih ada orang yang membolehkan pergaulan bebas asal pakai kondom, nah, orang yang membuat kampanye itu harus dipidana,” ujarnya.

Namun lain halnya apabila alat kontrasepsi tersebut digunakan untuk mencegah kehamilan bagi keluarga berencana. Maka tujuan ini patut digalakkan. Dengan kondisi seperti inilah, Maneger menilai, penjualan kondom harus lebih selektif, dengan membaca siapa yang membeli dan tempat penjualannya.

“Tidak seperti sekarang, seperti beli kacang goreng, anak-anak juga bisa beli. Jadi maksud pembuat undang-undang adalah bagaimana mengatur di mana orang boleh menjual dan siapa saja yang harus membeli,” ucapnya.

Maneger mengilustrasikan kemudahan masyarakat membeli kondom, ini tidak berbeda dengan kondisi di negara-negara Barat. “Kalau dibebaskan begitu saja apalagi kalau di tempat public service, maka sama saja dengan masyarakat Barat yang sudah permisif dengan pergaulan bebas,” tukas Maneger.

Seperti yang diketahui, Pasal 481 dalam draf RKUHP hasil rapat pemerintah bersama DPR pada 10 Januari 2018 lalu, menyebutkan bahwa setiap siapa pun orang yang tanpa hak dan tanpa diminta secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, akan dipidana dengan pidana maksimal kategori I.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaSoal Kepulangan Habib Rizieq, Muncul Kabar Hoax Ini
Berita berikutnyaCak Imin Diminta Jadi Cawapres Jokowi, Ide Siapa?