Menohok! Jawab Evaluasi PDI-P untuk Anies-Sandi, Taufik Sebut Becak Itu Janji Jokowi-Ahok


SURATKABAR.ID – Senin (29/1/2018), Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyatakan tidak sepakat dengan evaluasi 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi yang disusun oleh Fraksi PDI-P. Taufik menyindir bahwa kebijakan becak yang dikritik oleh PDI-P itu sesungguhnya kebijakan Jokowi-Ahok.

“Padahal, becak itu, kan, janjinya Jokowi-Ahok, lalu apanya yang diacak-acak?” kata Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih.

Pada 2012 silam, Joko Widodo yang saat itu masih berstatus calon gubernur pernah membuat kontrak politik dengan warga bantaran Waduk Pluit di Muara Baru. Isi kontraknya itu tak jauh beda dengan kontrak yang disebut telah ditandatangani Anies.

Salah satu poin dari kontrak itu adalah meminta Jokowi melindungi dan menata ekonomi informal, seperti PKL, becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, asongan, pedagang kecil, dan pasar tradisional. Kontrak itu sendiri ditandatangani pada 15 September 2012.

Baca Juga: Kantongi Prestasi Dalam dan Luar Negeri Mentereng, Orang Super Cerdas Asal Surabaya Ini Malah Sempat Dibawa ke Dokter Jiwa

Selain itu, taufik juga mengaku bahwa dirinya sudah mendengar adanya kabar menggulirkan hak interpelasi terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Taufik mengatakan bahwa hal itu merupakan hak anggota DPRD DKI. Namun, lanjutnya, hak interpelasi tidak perlu dilakukan karena Anies dan Sandiaga sudah membuat kebijakan yang pro-rakyat kecil.

“Saya bilang program Anies Sandi itu untuk rakyat kecil. Ada program buat masyarakat kecil kok malah diinterpelasi,” ujar Tafufik.

Masih dikutip dari kompas.com, sebelumnya, Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta memiliki 11 catatan dalam 100 hari pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Salah satu cattannya adalah terkait kebijakan pengoperasian kembali becak. Hal tersebut menurut fraksi PDI-P bisa menimbulkan persoalan baru.

“Becak tak lagi sesuai menjadi moda transportasi dengan kondisi Jakarta yang telah menjadi kota megapolitan,” ujar Ketua Fraksi PDI-P Gembong Warsono.