Karena Hal Ini, Kanada Tangguhkan Larangan Penggunaan Cadar


SURATKABAR.ID – Pada Jumat (1/12/2017) waktu setempat, Seorang hakim di Kanada menangguhkan sebagian dari hukum Quebec yang melarang penggunaan cadar wajah penuh saat memberi atau menerima layanan publik. Dengan demikian, hal ini membuat kelompok kebebasan sipil yang berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional dan mendiskriminasikan wanita Muslim berada dalam kemenangan sementara.

Melansir laman Republika.co.id, Sabtu (2/12/2017), Hakim Babak Barin menangguhkan porsi keputusan yang melarang penutupan wajah sampai pemerintah memberlakukan pedoman bagaimana undang-undang tersebut akan diterapkan dan bagaimana pengecualian dapat diberikan.

Ada pun Pemerintah provinsi Quebec yang berbahasa Prancis kini berkesempatan untuk melakukan klarifikasi secara rinci terkait bagaimana undang-undang tersebut dipraktekkan.

Undang-undang yang disahkan pada Oktober tersebut mempengaruhi semua orang. Tak hanya guru dan siswa saja, bahkan hingga pegawai rumah sakit, petugas polisi, sopir bus dan pengguna kendaraan umum pun terkena dampaknya. Undang-undang tersebut memang tidak menyebutkan satupun agama. Perdebatan hanya berfokus pada niqab—jilbab (cadar/ burka) yang menutup penuh wajah yang dikenakan oleh minoritas wanita Muslim.

Baca juga: Waspada! Cuaca Ekstrem Akibat Badai Cempaka dan Dahlia, Presiden Minta Masyarakat Berhati-Hati

Hakim “menyadari bahaya yang sebenarnya terjadi pada hukum yang diakibatkannya lebih besar daripada tujuan umum hukum yang teoretis,” demikian menurut pengacara Catherine McKenzie, selaku perwakilan dari penentang undang-undang tersebut.

Keamanan, Identifikasi dan Komunikasi

Pemerintah Liberal Quebec membela hukum di pengadilan. Pihaknya menyebutkan bahwa hal itu tidak mendiskriminasi wanita Muslim dan diperlukan untuk alasan keamanan, identifikasi dan komunikasi. Keputusan hukum tersebut menyebutkan mengacu pada “netralitas agama” dan “akomodasi atas dasar agama.”

“Saya tidak merasa tidak puas dengan keputusan tersebut karena tidak disebutkan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan piagam (hak),” sebut pemimpin pemerintahan provinsi Quebec Philippe Couillard kepada wartawan pada Jumat waktu setempat, seperti dilansir dari Canadian Broadcasting Corp.

Secara terpisah, Dewan Nasional untuk Muslim Kanada menyambut baik keputusan tersebut “sebagai langkah awal yang sukses,” demikian diungkapkan Ihsaan Gardee yang merupakan direktur eksekutifnya.

Baca juga: Ini Sebabnya Bachtiar Nasir Ingin Gelar Reuni 212 Tiap Tahun

Sebelumnya, melansir laporan Detik.com, Kanada bukan satu-satunya negara yang mempertimbangkan pelarangan burka. Australia dan Jerman juga termasuk daftar negara yang menetapkan pembatasan atas perempuan dalam mengenakan pakaian Islami di tempat umum. Beberapa negara lainnya adalah, Italia, Prancis, Belgia, Belanda, Bulgaria, Swiss, Chad, Amerika Serikat, Inggris, China dan Rusia.