Kembali Demo, Ini Sebabnya Ojek Online Tuntut Pemerintah Segera Keluarkan Regulasi


SURATKABAR.ID – Kurang lebih seribu pengemudi ojek online yang tergabung dari Uber, Gojek dan Grab melakukan unjuk rasa hari ini, Kamis (23/11/2017). Mereka memulai demonstrasi dengan bergerak menuju kantor Kementerian Perhubungan. Massa mendesak pemerintah mengeluarkan regulasi ojek online yang mengatur tarif. Berkumpul di parkiran IRTI, Monas, sekitar pukul 11.25 WIB, para driver melakukan longmarch menuju kantor Kemenhub, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Tak cuma melulu soal tarif, dengan dikeluarkannya regulasi dari pemerintah, itu berarti keberadaan mereka akan segera diakui. Pengakuan tersebut dibutuhkan mereka agar terhindar dari tindakan semena-mena perusahaan aplikasi. Ketua Forum Warga Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan pun meminta pemerintah bertindak tegas mengenai masalah ini. demikian sebagaimana dikutip dari laporan CNNIndonesia.com, Kamis (23/11/2017).

Selaku advokat, Tigor yang mendampingi peserta unjuk rasa mengatakan, meski ojek online telah bertahun-tahun beroperasi di Indonesia, namun keberadaannya seperti tak dianggap. Dengan demikian, terdapat urgensi agar keberadaan regulasi segera menaungi mereka.

“Padahal sikap Pak Jokowi sudah jelas waktu dia mengundang teman-teman driver ke Istana waktu itu, tapi menterinya malah enggak jelas,” tutur Tigor ketika dihubungi lewat telepon, Kamis (23/11/2017).

Baca juga: Blak-blakan! Wanita Ini Beberkan Penghasilannya yang ‘Wow‘ dari Layanan Pijat Plus di Palembang

Pasalnya, selama ini pengemudi ojek online punya posisi yang lemah terutama ketika menghadapi perusahaan aplikasi yang mengeluarkan kebijakan tertentu dan dianggap merugikan mereka. Contohnya seperti penetapan tarif yang kerap berubah tanpa sosialisasi terlebih dahulu.

Selain itu, kebijakan perusahaan dalam memberikan hukuman (suspend) pun kerap menjadi masalah lantaran pihak perusahaan tak mengupayakan verifikasi terlebih dahulu.

“Kalau mengakui, bikin aturannya dong. Ini mereka sudah dua tahun aksi. Mulanya karena aplikator yang semena-mena. Lalu mereka mengadu ke kita dan ketika dikaji enggak ada aturan yang mengawasi ini,” papar Tigor menambahkan.

Serupa Permen 108

Menurutnya, aturan yang mereka inginkan bisa seperti Peraturan Menteri 108 yang mengakui keberadaan taksi online. 

Tigor meminta pemerintah tak mengesampingkan fakta bahwa popularitas ojek online juga disebabkan oleh kualitas angkutan umum yang hingga kini masih juga belum maksimal.

“Sekarang begini, mau kita liar semuanya? Kalau pemerintahnya enggak sadar, kita mau sadarkan. Kalau mau larang, ya larang semua, tutup aplikator. Kalau mengakui, bikin aturannya,” tandas Tigor.

Aksi longmarch tersebut dimulai di Kementerian Perhubungan dan berlanjut ke depan Istana Negara. Mengutip laporan Detik.com, Koordinator lapangan pendemo Andreanes menyebut demonstrasi terutama digelar untuk menuntut Menhub mengeluarkan aturan yang berkenaan dengan tarif agar tidak merugikan para driver.

Baca juga: Pesantren Ini Doakan Jokowi Agar Terpilih Lagi di Pilpres 2019

“Mari kita longmarch dengan tertib dan jangan mengganggu para pengguna jalan,” sahut orator di mobil komando.