Fahri Hamzah: Hati-Hati Pak Jokowi, Anda Bisa Masuk Ke Pasal Pemakzulan


    SURATKABAR.ID – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) Fahri Hamzah mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk senantiasa berhati-hati dalam bersikap. Salah satunya terkait persoalan hukum yang saat ini tengah menjerat dua pimpinan lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Mantan politikus partai PKS ini menilai jika saat ini Presiden Jokowi  mendapatkan masukan dan saran dari orang-orang yang salah, dan selalu diseret untuk mengintervensi, jika pimpinan KPK yang tersandung dalam masalah hukum seperti kali ini. Maka dari itu, Fahri takut jika Presiden akan terkena pasal impeachment.

    “‎Sekarang minta Presiden intervensi kepolisian. Hati-hati Pak Jokowi, Anda bisa masuk ke pasal impeachment (pemakzulan). Dari awal sudah diseret, tolong sekarang jangan mau diseret,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/11/2017), seperti yang diwartakan oleh Tribunnews.com

    Baca juga: Unik! Resepsi Pernikahan Ini Nyanyikan Lagu Indonesia Raya

    Berdasarkan keterangan Fahri, dalam 19 tahun sudah terbangun sistem hukum yang cukup baik di Indonesia. Tetapi kenyataanya jika ada yang melaporkan oknum ataupun pimpinan KPK ke pihak yng berwajib, langsung dianggap sebagai antek dari koruptor.

    “‎Kartu truf-nya, langsung datang ke Presiden. Tanpa disadari Presiden telah diseret pada intervensi hukum. Harusnya apa yang terjadi jalan saja, kenapa tidak percaya penyidik, penuntut, pengadilan? Ini tidak benar dan harusnya jalan saja,” lanjut Fahri

    Dan lebih lanjut lagi, Fahri menilai jika KPK juga terlalu dalam saat mencampuri urusan Presiden, di mana awal menjabat sudah memberikan laporan berupa nilai terhadap para nama calon menteri yang bakal ditunjuk oleh orang nomor satu di Indonesia itu dalam kabinetnya.

    Baca juga: Miris! Bocah TK Hujan-hujanan demi Jual Tissue, yang Dilakukan Orangtuanya Dikecam Warganet

    “KPK mencoret daftar nama kabinet awal, ada yang pakai tanda merah, hijau, kuning, sehingga Presiden tidak bisa menggunakan hak prerogatifnya,” papar Fahri.

    Sebagai informasi, tertanggal 7 November 2017 beberapa waktu kemarin, Breskrim Polri telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan terlapor Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakilnya Saut Situmorang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Muhammad Rum selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI.

    “Ya sudah terima SPDP tersebut tadi siang,” ujar Rum melalui pesan sinkat Jakarta, Rabu (8/11/2017), dilansir di Republika.co.id