BI Siap Realisasikan Rumah DP 0 Rupiah Milik Anies-Sandi, Tapi Ada Syaratnya


SURATKABAR.ID – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Doni P Joewono menjelaskan tentang kemungkinan realisasi program rumah dengan down payment nol rupiah milik Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Dengan syarat, program tersebut harus punya jaminan dari pemerintah pusat serta pemerintah daerah.

“Program perumahan DP nol rupiah itu tidak diatur karena kalau dijamin pemerintah pusat sama daerah, ya, boleh,” kata Doni di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (1/11/2017) seperti dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Tak Mengakui Jokowi sebagai Presiden, Polisi Ringkus Dua Anggota Kelompok Mujais Ini

Doni pun menjelaskan tentang sejumlah skema yang mungkin dilakukan, ketika rapat dengan Sandi beserta jajarannya. Beberapa opsi skema itu perlu dipikirkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Salah satu skema yang mungkin dapat dilakukan ialah melakukan kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Dengan skema tersebut, subsidi dana yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta hanya 1 persen uang muka untuk setiap unit hunian, sedangkan untuk pembangunan, Kementerian PUPR melakukannya dengan menggunakan APBN.

“Jadi, konstruksinya mungkin APBN, uang muka mungkin Pemprov DKI. Jadi, nanti teman-teman PUPR mau dipanggil presentasi memungkinkan atau enggak,” ujar Doni.

Baca juga: Setelah Mendadak Terkenal, Selamet dan Nenek Rohaya Malah Lakukan Ini!

Kalau pemerintah pusat tak bisa melakukan kerja sama ini, maka kemungkinan skema lain ialah dilakukan pembangunan oleh swasta, dalam hal ini yakni tiga badan usaha milik daerah (BUMD) DKI, yaitu PT Jakarta Propertindo, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan PD Pasar Jaya.

Doni mengungkapkan bahwa Sandi sudah meminta tiga BUMD untuk merumuskan skema pembangunan rumah dengan program DP nol rupiah.

“Mereka yang ngerjain nanti tiga BUMD tadi, dia akan mengolah skemanya. Nanti kalau sudah mentok, baru subsidinya dari APBD,” katanya.

Menurut Doni, tiga BUMD tersebut perlu memikirkan cara untuk membangun rumah dengan DP nol rupiah. Dia membuat contoh misal satu rumah itu terjual dengan harga Rp 350 juta. Kalau memungkinkan, maka untuk uang muka tiga BUMD tersebut tinggal meminta subsidi Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: 14 Tahun Jadi Mualaf Mendadak Warganet Ramai Peringatkan Davina, Ini Alasannya

“Istilahnya, kamu buat dulu dengan skema swasta. Kalau kamu jadi swasta, kamu jual rumah dengan harga Rp 350 juta itu laku enggak? ‘Oh enggak bisa, Pak, saya rugi kalau Rp 350 juta.’ Kalau rugi, apa yang mau kamu minta dari saya Pemprov DKI? Subsidi apa, konstruksi, uang muka, suku bunga? Nah, itu nanti belum tahu,” ujar Doni.

Disebutkan Doni bahwa perbankan tetap bisa memberikan bantuan untuk program ini. Tapi, perbankan harus hati-hati saat membantu.

“Ada namanya prudential banking, jadi jangan sampai bank membiayai tanpa berhati-hati. Jangan sampai bank itu membiayai, debiturnya enggak selektif, dananya segala macam. Jadi, kalau banknya collapse, kan, yang rugi semua,” katanya.