Reporternya Dihadang dan Diusir Saat ke Kawasan Reklamasi, Karni Ilyas Buka Suara


SURATKABAR.IDPolemik reklamasi Teluk Jakarta masih saja berlanjut. Kemarin tepatnya hari Selasa (17/10/2017) Karni Ilyas selaku pemimpin Redaksi tvOne diketahui mengadukan insiden terakit salah saeorang reporternya yang sedang meliput perkembangan reklamasi Teluk Jakarta bersama timnya diusir.

Karni Ilyas melaporkan hal tersebut kepada Bestari Barus yang tidak lain adalah seorang anggota DPRD DKI Jakarta seperti dilansir viva.co,id.

Karni menjelaskan seorang reporter beserta timnya yang ditugaskan untuk meliput perkembangan reklamasi Teluk Jakarta diusir oleh salah satu petugas keamanan dari pihak perusahaan yang mengelola proyek reklamasi.

“Wartawan saya, perempuan, sampai diburu dengan speedboat dan ada sirine. Dilarang mendekat ke kawasan reklamasi,” katanya.

Karni merasa hal tersebut tidaklah wajar karena alasan wartawannya diusir dari kawasan reklamasi tidak pada tempatnya. Larangan mendekati kawasan reklamasi bagi Karni tidak sesuai karena Teluk Jakarta bukanlah milik satu orang, siapa saja berhak dan bisa melawati area Teluk Jakarta kapan saja.

“Mendekat ke pulau Singapura pun enggak masalah, asal lewat Imigrasi. Ini cuma lewat, udah tidak boleh,” katanya.

Baca Juga: Polemik Teluk Jakarta, Bestari Barus: Anies-Sandi Tak Bisa Ujug-Ujug Batalkan Reklamasi

Sementara itu, Bestari Barus mengaku bahwa ia tidak tahu menahu soal adanya pengusiran tersebut. Ia juga mengaku bahwa ia tidak tahu kalau ada patroli keamnan yang melarang masyarakat untuk melintas di area reklamasi tersebut.

Bestari Barus menambahkan bahwa ia menyesalkan insiden tersebut dan ia pun berjanji akan terjun langsung ke area reklamasi untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Usut punya usut, tak hanya reporter dari Karni Ilyas saja yang pernah mengalami pengusiran oleh pihak keamanan di area reklamasi Teluk Jakarta tersebut.

Dikabarkan kalau Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Sanksi Administrasi dan Penegakan Hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pun pernah mengalami hal serupa.

Rosa, yang berkewenangan dalam permasalahan reklamasi Teluk Jakarta, suatu waktu pernah menginspeksi proyek reklamasi di Pulau G.

“Saya saja ditolak di Pulau G. (petugas keamanan) mereka merasa itu bukan kewenangan (pemerintah) pusat.” Ungkap Rosa.