Karena Menyebut Pribumi Saat Pidato, Anies Baswedan Dipolisikan


    SURATKABAR.IDSiapa sangka pidato politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menggunakan istilah ‘pribumi’ berbuntut panjang. Di media sosial banyak sekali komentar negative dari netizen karena Anies menggunakan istilah ‘pribumi’ tersebut dan sekarang Anies harus masuk penjara untuk mempertanggung jawabkan ucapannya sendiri.

    Diawartakan jpnn.com, Anies dilaporkan oleh Inisiator Gerakan Pancasila dan Benteng Muda Indonesia ke Bareskrim Polri, Selasa (17/10).

    Jack Boyd Lapian, hukum Inisiator Gerakan Pancasila menilai, pidato Anies telah melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

    “Diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta terpilih pada 16 Oktober 2017 saat sesi acara sertijab sehubungan dengan pidato politik,” kata dia di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Selasa (17/10) malam.

    Baca Juga: Anies Baswedan Ingin Satukan Warga, Tapi kok Masih Pakai Istilah ‘Pribumi’?

    Jack menyadari memang tidak mengetahui maksud pribumi yang disampaikan Anies. Hanya saja, menurut dia, pidato Anies bertentangan UUD 1945 dan Pancasila.

    “Saya lihat ini memecah belah Pancasila. Pada Pancasila tak ada lagi apa bahasamu, apa ras, semua menjadi satu,” tegas Jack.

    Sementara itu, Kepala Departemen Pidana Hukum dan HAM DPD Banteng Muda Indonesia DKI Jakarta Pahala Sirait menambahkan, pidato Anies juga melanggar Inpres Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah.

    Dia juga melampirkan bukti video pidato politik Anies ke Bareskrim. Pahala mengharapkan, laporan tersebut ditindaklanjuti agar menjadi pelajaran untuk kepala daerah lainnya agar lebih hati-hati dalam berucap terutama bagi para pemimpin yang sedang menjabat yang sudah pasti menjadi sorotan masyarakat dimana setiap ucapan dan tindakan dipantau oleh masyarakat.