Jonan Sebut Sudah Sepakat, Tapi Freeport Bantah Setujui Divestasi Saham 51 Persen, Kok Beda?


SURATKABAR.ID – PT Freeport Indonesia membantah pernyataan pemerintah Indonesia yang menyebutkan jika negosiasi antara kedua belah pihak terkait kewajiban divestasi saham telah mencapai kesepakatan. Perusahaan tambang yang berpusat di Negeri Paman Sam, Amerika Serikat itu menyebutkan jika negosiasi dengan pemerintah masih berlangsung sampai saat ini.

“Belum (sepakat),” kata Juru BIcara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, Jakarta, Senin 21 Agustus 2017, seperti yang dilansir di Viva.co.id

Padahal sebelumnya Menteri Iganasius Jonan setelah bertemu dengan presiden Jokowi menyebutkan jika Freeport sudah setuju mendivestasikan sahamnya sebesar 51 persen sesuai dengan permintaan pemerintah Indonesia.

Baca juga: Heroik! Begini Aksi Berani Empat Polwan Gagalkan Perampokan di Minimarket Bekasi

Di sisi lain, Riza menegaskan jika kesepakan baru bisa dicapai setelah empat poin yang selama ini dirundingkan selesai. Empat poin ini antara lain, stabilitas investasi yang berkaitan dengan perpajakan, divestasi, pembangunan smelter dan keberlangsungan operasi setelah tahun 2012 nanti.

Freeport pun telah mengakui jika pihaknya sudah mengutarakan hal tersebut terhadap pemerintah Indonesia agar terus bisa beroperasi dengan lancar di tambang Grasberg, Papua. Meskipun tidak mengemukakan secara mendetail Riza menegaskan jika proses negosiasi masih berlangsung sampai saat ini.

“Kami sudah sampaikan kepada pemerintah (apa keinginan Freeport). Tapi saya belum bisa beri informasi, karena masih dalam perundingan,” tuturnya lebih lanjut.

Baca juga: Jadi Saksi Fakta Buni Yani, Ahmad Dhani Malah Curhat Soal Mulan Jameela

Padahal sebelumnya Menteri Enegeri dan Sumber Daya Mineral, Ignasisu Jonan menyebutkan jika negosiasai anatara pemerintah dan juga Freeport Indonesia sudah menemui titik temu. Namun, untuk ketentuan yang berkaitan langsung dengan fiskal belum selesai dan bakal dirampungkan bulan Agustus ini.

“Rencananya bulan ini kita mau negosiasi final. Terutama di bidang perpajakan dan redistribusi daerah. Tapi itu porsinya lebih ke Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati),” kata mantan Menteri Perhubungan Indonesia itu.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaElza Syarief Beberkan Peranan Anas Urbaningrum dalam Korupsi e-KTP
Berita berikutnyaWaduh! Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Bicara Poligami