KPK Minta Remisi Tak Diobral ke Koruptor, Ini Kata Pemerintah


SURATKABAR.ID – Menanggapi harapan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif agar pemerintah tidak mengobral remisi pada koruptor, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menegaskan bahwa tidak ada obral remisi bagi para koruptor.

Jumat (18/8/2017), di Gedung KPK, Laode berkomentar soal pemberian remisi pada sejumlah terpidana kasus korupsi. “Kalau dia (narapidana) bukan justice collaborator, dia tidak berhak mendapatkan remisi. Kami berharap kepada Kementeian Hukum dan HAM, remisi itu jangan diobral,” kata Laode.

Pemberian remisi bagi narapidana dalam kasus apapun, ucap Laode, adalah hak Kementerian Hukum dan HAM. Namun, ia meminta agar Kemenkumham dapat lebih membatasi pemberian remisi bagi narapidana dalam kejahatan khusus narkoba, terorisme, dan korupsi.

Lantas, Sabtu (19/8/2017), di Kantor Kemenkumham, Yasonna menjawab pernyataan Laode itu dengan mengatakan, “Siapa yang obral?” seperti diwartakan kompas.com.

Yasonna menjelaskan bahwa semua remisi yang diberikan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Misal, kata Yasonna, remisi diberikan kepada Nazaruddin karena mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu sudah memenuhi syarat sebagai justice collaborator yang mana berdasarkan perundang-undangan berhak mendapat remisi.

Baca Juga: FPI Canangkan Gerakan Indonesia Salat Subuh

“Kan Nazaruddin dikasih justice collaborator,” kata Yasonna.

Dalam PP No 99/2012, Ketentuan justice collaborator digunakan sebagai syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika. Justice collaborator merupakan pelaku pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar keterlibatan pelaku lainnya.

Aturan pemberian remisi sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan Pemasyarakatan.

Yasonna memastikan bahwa remisi yang diberikan pada setiap warga binaan sudah sesuai degan undang-undang yang berlaku. Meski demikian, dirinya tidak mengelak bahwa ada juga narapidana kasus korupsi yang bukan justice collaborator, tapi dapat remisi, seperti gayus Tambunan.

Menurut Yasonna, pemberian remisi kepada mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak tersebut karena masih menggunakan aturan yang lama, yaitu PP 28/2006. Aturan itu belum mengatur soal justice collaborator sebagai syarat diberikannya remisi.

“Kalau Gayus memang dia bukan PP yang 99, tapi 28,” ujar Yasonna.

Dalam rangka HUT ke-72 RI, total ada 400 orang narapidana korupsi yang diberi remisi pengurangan masa hukuman.