Jadi Terdakwa Kasus Suap, Patrialis Ungkap Jasa Besarnya untuk Negara


SURATKABAR.ID – Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (7/8/2017) kemarin, Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, menyebut sejumlah prestasinya selama menjabat sebagai pejabat negara.

“Mohon maaf, dengan tidak membanggakan diri, saya dulu pelaku sejarah yang melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di DPR,” kata Patrialis kepada majelis hakim, dikutip dari kompas.com.

Ia menambahkan bahwa dirinya pernah menjadi anggota badan pekerja yang mengawal perubahan konstitusi. Pengalamannya duduk di Komisi Hukum DPR dan memberikan upaya maksimal dalam pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tak lupa ia utarakan. Patrialis merasa berperan dalam pembuatan Undang-Undang komisi anti rasuah tersebut.

“Dua tahun jadi menteri, Alhamdulillah berjalan baik. Sudah banyak buah tangan kami untuk Indonesia,” katanya.

Patrialis sebelumnya ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Januari 2017 lalu. Ia dan orang dekatnya yang bernama Kamaludin diduga menerima uang sebesar 70.000 dolar AS, dan Rp 4 juta dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman. Di dalam dakwaan, Patrialis dan Kamaludin dijanjikan uang sebesar Rp 2 miliar oleh Basuki.

Dalam keterangan jaksa, uang tersebut diberikan supaya Patrialis membantu memenangkan putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait dengan uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga: Tolak Aturan Presidential Threshold, Yusril: Dari Dulu Takut Amat ama Saya

Namun, Patrialis tidak mengakui suap dari Basuki Hariman. Ia justru menilai dakwaan jaksa KPK tersebut tidak terbukti.

“Saya diduga ditangkap tangan, terima uang yang sampai hari ini Alhamdulillah tidak bisa dibuktikan. Saya heran, kasus yang dianggap besar dan membuat Republik ini gentar bahwa saya menerima uang, tapi sampai sekarang tidak pernah dibuktikan,” kata Patrialis.

Patrialis sendiri mengakui bahwa ia telah membocorkan isi draf putusan uji materi kepada Kamaludin. Tapi menurut Patrialis, itu hanya sebatas pelanggaran kode etik Hakim.

Keterangan Patrialis itu justru berbeda dengan keterangan yang disampaikan Kamaludin. Di dalam persidangan, Kamaludin mengaku pernah memberi secara langsung uang 10.000 dolar AS dari Basuki kepada Patrialis

Menilik latar belakangnya, Patrialis memulai karir di bidang hukum kala duduk sebagai anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Amanat Nasional (PAN). Ia juga pernah tergabung dalam Tim Sukses Pasangan Susilo Bambang-Boediono pada pilpres 2009 sebagai tim advokasi dan bantuan hukum.

Di era Presiden SBY, lulusan S3 Doktor Ilmu Hukum Unipersitas Padjajaran ini terpilih menjadi Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Kemudian di tahun 2013, Patrialis terpilih menjadi salah satu hakim konstitusi.