Masinton Sebut KPK Lakukan 3 Tindakan Tak Sesuai Prosedur, Ini Rinciannya


SURATKABAR.ID – Masinton Pasaribu, Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan jika ia mendapatkan sejumlah informasi yang menyebutkan perihal tindakan tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh KPK.

Pertama ia mendapatkan informasi jika penyidik KPK memiliki dua rumah sekap. Rumah sekap itu menurutnya, digunakan untuk mengondisikan saksi palsu untuk suatu perkara.

“Ada dua rumah sekap. Satu apartemen di daerah Kelapa Gading, satu lagi di daerah Depok,” ujar Masinton  dalam diskusi di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2017), seperti yang dilansir di Kompas.com

Menurut keterangan Masinton, KPK menyekap orang yang dijadikan sebagai saksi palsu yang dikondisikan sebagai saksi palsu nantinya. Dalam proses penyekapan itulah, lanjut Masinton, penyidik KPK juga menyertainya dengan berbagai kekerasan di dalamnya.

Baca juga: Dokter Ryan Thamrin Berencana Akhiri Masa Lajangnya Tahun Ini, Siapa Calonnya?

Selain informasi itu, Pansus Angket KPK juga mendapatkan informasi bahwa KPK juga melakukan praktik tukar guling kasus. Dan yang ketiga, Pansus juga menemukan fakta yang mengejutkan jika KPK ‘membina’ para koruptor. Hal tersebut berkaitan dengan dugaan keberadaan mafia penyitaan aset di lembaga antirasuah itu.

“Ada koruptor yang dibina oleh KPK. Siapa itu? Nazaruddin. Saya sebut saja. Ada aset yang katanya sudah disita, tapi dikelola oleh tangan lain. Ada mafia sita aset di dalam,” ujar Masinton.

Masinton juga menegaskan, pihaknya akan membeberkan berbagai temuan itu dalam rapat Pansus Hak Angket KPK yang akan datang.

Baca juga: Siapa Sangka, Pria Tampan dan Macho ini Dulunya Wanita Cantik Jelita, Begini Kisahnya

Sebelumnya, anggota Pansus KPK ada yang mengundurkan diri, salah satunya dari Partai Gerindra. Namun, Fahri Hamzah yang merupakan salah satu penggagas adanya Pansus KPK itu, menyebutkan jika meskipun semua fraksi partai keluar, Pansus KPK akan tetap ada.

“Meskipun semuanya (fraksi) keluar, Pansus tetap ada,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2017).