Terungkap! Inilah 10 Instansi Pemerintah yang Paling Sering Dilaporkan Pungli oleh Masyarakat


    SURATKABAR.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto, mengungkapkan ada setidaknya sepuluh instansi pemerintah yang kerap dilaporkan masyarakat karena diduga melakukan pungutan liar.

    “Ada 10 instansi pemerintah yang paling sering dilaporkan masyarakat karena diduga kerap melakukan pungutan liar,” tutur Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto, di Jakarta, Selasa (!/8/2017), sebagaimana dilansir dari laman Antaranews.com, Selasa (1/8/2017).

    Sepuluh instansi pemerintahan itu sering diadukan masyarakat ke Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Rinciannya, menurut Wiranto, adalah sebagai berikut.

    1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
    2. Kepolisian Indonesia,
    3. Kementerian Perhubungan,
    4. Kementerian Dalam Negeri,
    5. Kementerian Kesehatan,
    6. Kementerian Agama,
    7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
    8. Kementerian Keuangan,
    9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang,
    10. Tentara Nasional Indonesia.

    Baca juga: Sempat Gagal Menjajal F1 2017, Begini Kabar Terbaru Pembalap Rio Haryanto

    “Instansi-instansi ini yang laporannya kami anggap berada di atas passing grade,” tutur Wiranto, yang pernah menjadi panglima TNI tersebut.

    Ditangani oleh Satgas Saber Pungli

    Sehubungan dengan begitu banyaknya aduan pungutan liar yang melibatkan 10 instansi itu, Wiranto telah menugaskan Satgas Saber Pungli segera menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan pungli di kalangan masyarakat.

    “Penindakan ini agar jumlah laporan maupun kasusnya dapat berkurang, dan lama-lama hilang. Tapi kayaknya kalau hilang itu masih perlu waktu,” ujar Wiranto menambahkan.

    Secara terpisah, Mayor Jenderal Andrie Soetarno yang merupakan Sekretaris Saber Pungli Pusat juga turut menjelaskan bahwa ada beberapa daerah yang juga sering dilaporkan masyarakat lantaran terdapat pungli di sana.

    “Daerah yang banyak diadukan kepada kami itu ada Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten, dan Lampung,” urai Andrie Soetarno.

    Baca juga: Yusril Mahendra: PBB Siap Tampung Anggota HTI dan FPI

    “Bahkan, kalau sempat menyimak di media sosial sekitar tiga hingga empat bulan lalu, ada satu kantor yang mengurusi perizinan di Jawa Barat, di mana seluruh pegawainya kena penindakan semua. Itu termasuk daerah yang banyak dilaporkan ke kami,” tandasnya.