SURATKABAR.ID – Yusril Ihza Mahendra sebagai pakar hukum tata negara sekaligus kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menilai terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas merupakan bentuk otoriter dari pemerintah. Menurutnya, sikap otoriter tersebut tercermin dari salah satu pasal dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas.

“Dengan Perppu yang baru ini, Menkum HAM dapat membubarkan ormas semaunya sendiri. Ini adalah ciri pemerintahan otoriter. Dalam praktiknya nanti, presiden bisa secara diam-diam memerintahkan Menkum HAM untuk membubarkan ormas, tanpa Menkum HAM bisa menolak kemauan presiden,” tandas Yusril dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/7/2017), sebagaimana dilansir dari laman Merdeka sore ini.

Pasal yang dimaksud Yusril dalam Perppu itu yakni 59 ayat (4) huruf c. Menurutnya, pasal itu memberikan pemerintah keleluasaan dalam menilai suatu ormas berlawanan dengan paham Pancasila.

“Terhadap ormas yang melanggar pasal di atas dijatuhi sanksi administratif dan atau sanksi pidana. Jadi bisa dikenakan salah satu atau kedua-duanya,” tutur Yusril.

Baca juga: Kader PDIP dan PAN Sama-sama Bandel ke Jokowi, yang Mana yang Kena Reshuffle?

Dikatakan Yusril, sanksi administratif bagi ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkum HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Perppu ini adalah pencabutan status badan hukum. Yusril berpendapat, pencabutan status badan hukum tersebut sesuai Pasal 80A Perppu pembubaran ormas sekaligus disertai dengan pernyataan pembubarannya.

Tanpa Proses Pengadilan

“Semua proses di atas berlangsung cukup dilakukan oleh Menkum HAM, baik sendiri ataupun meminta pendapat pihak lain. Tetapi proses pembubaran ormas tersebut dilakukan Menkum HAM tanpa proses pengadilan. Inilah esensi perbedaan isi Perpu ini dengan UU Nomor 17 Tahun 2013, yang mewajibkan Menkum HAM untuk lebih dulu meminta persetujuan pengadilan jika ingin membubarkan ormas. Ormas yang akan dibubarkan itu berhak untuk membela diri di pengadilan,” urai Yusril.

Ketua Partai Bulan Bintang itu menambahkan, pasal 59 ayat 4 itu pun mengatur pengurus ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila bakal diberi sanksi pidana kurungan lima tahun hingga 20 tahun serta sanksi tambahan sesuai dalam Pasal 82A ayat (2) dan ayat (3). Padahal menurut Yusril, sanksi tersebut sebelumnya tidak ada dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang ormas.

Pertama dalam Sejarah Bangsa Indonesia

“Ketentuan seperti ini sepanjang sejarah hukum di negeri kita sejak zaman penjajahan Belanda sampai zaman Orla, Orba dan Reformasi belum pernah ada, kecuali di zaman Presiden Jokowi ini,” lanjut dia.

Yusril menuturkan, pemberian sanksi kurungan penjara itu tidak pernah ada sejak zaman orda lama maupun orde baru saat membubarkan partia politik yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, macam Masyumi dan PSI atau PKI. Dia melihat Perppu ini sengaja dibentuk untuk membidik ormas yang dibentuk sebagai anti-Pancasila untuk kemudian secara sepihak dibubarkan oleh pemerintah.

Baca juga: Jokowi Kaji Tiga Provinsi untuk Jadi Ibu Kota Baru, PLN: Kami akan Siapkan Infrastruktur

“Ormas-ormas Islam dan juga ormas-ormas lain, termasuk yayasan dan LSM, justru harus bersatu melawan kehadiran Perppu yang bersifat otoriter ini, tentu dengan tetap menggunakan cara-cara yang sah dan konstitusional,” pungkasnya.

Komentar

komentar


Terbaru

Bamsoet Sebut PBNU Ingin Presiden Kembali Dipilih MPR

SURATKABAR.ID - Ketua Majelis Permusyawaratan (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan jika Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan usulan agar pemilihan presiden kembali ke MPR. Hal...

Penginput Anggaran Fantastis Lem Aibon Akhirnya Angkat Suara: Saya Pikir Tak Akan Viral

SURATKABAR.ID – Terkait anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar, Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat mengaku keliru memasukkannya dalam APBD DKI Jakarta 2020. Sudarman...

Sri Mulyani Bongkar Masih Ada Menteri yang Tak Punya WA dan Pakai SMS, Siapa?

SURATKABAR.ID – Aplikasi chatting WhatsApp menjadi salah satu yang populer di Indonesia, bahkan dunia. Hampir semua orang sekarang ini sudah memanfaatkannya. Namun ada satu...

Konyol, Dosen Ini Bubarkan Kelasnya Lebih Awal untuk Hukum Mahasiswanya yang Telat

SURATKABAR.ID – Dalam dunia perkuliahan, tidak jauh beda dengan masih sekolah. Ada saja siswa ataupun mahasiswa yang terlambat datang ke kelas, dengan berbagai alasan...

Satu Kampus Kaget saat Tahu Kaesang Ternyata Anak Presiden Indonesia, Ia Juga Dapat Uang...

SURATKABAR.ID – Nama Kaesang Pangarep di Tanah Air sudah begitu kondang dan terkenal. Ia merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada cerita yang...

Viral Slip Gaji Bupati Banjarnegara di Diunggah di Instagram, Ternyata Segini Jumlahnya

SURATKABAR.ID – Sebagai masyarakat biasa, kita kerap kali bertanya-tanya seberapa besar haji seorang kepala daerah. Pasalnya, banyak orang yang ingin menjadi kepala daerah. Dan...

Kisah Pertemuan Prabowo dan Megawati Menjelang Pemilihan Ketua MPR, Ternyata….

SURATKABAR.ID - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani gagal menjadi Ketua MPR periode 2019-2024. Saat memasuki ruang sidang, Kamis (3/10/2019), ia nampak tidak bahagia...