Cerdik! Begini Kronologi KPK OTT Rumah Pribadi Gubernur Bengkulu


SURATKABAR.ID – Pemeriksaan alias Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Lili Maddari, istri Gubernur Bengkul Ridwan Mukti, terbukti berhasil mengejutkan banyak pihak. Seperti diketahui, selama ini Ridwan dikenal keras dan sangat anti korupsi, itu jika ditilik dari beberapa pidato yang disampaikannya.

Kisah tertangkapnya Liliy berawal dari sebuah rumah pribadi Ridwan Mukti di Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu. Dari rumah mewah itulah OTT berlangsung. Sekitar pukul 09.30 WIB, petugas KPK mendapatkan informasi bahwa Direktur PT Statika Mitra Sarana (SMS) Jhony Wijaya memberikan sejumlah uang pada Rico Dian Sari untuk diantarkan ke rumah pribadi Ridwan Mukti, demikian sebagaimana diwartakan dalam Tribun, Kamis (22/6/2017).

Usai menyerahkan uang yang diduga suap untuk proyek, selanjutnya Rico keluar dari rumah pribadi Ridwan Mukti. Sementara itu Ridwan Mukti meluncur ke kantor Gubernur Pemprov Bengkulu.

Sekitar pukul 10.00 WIB, petugas KPK meringkus Rico dan membawanya ke rumah Ridwan dan bertemu dengan Lily Maddari, istri Ridwan.

Baca juga: Karyawan Kerja Secara Remote, Kini Kantor WordPress Tutup dan Dijual

“Sempat terjadi penolakan dari Satpol PP penjaga rumah Ridwan saat mobil yang dikendarai tim KPK hendak masuk. Namun petugas KPK cerdik, kaca mobil dibuka maka terlihatlah wajah Rico Dian Sari,” seperti dituturkan oleh salah seorang sumber Kompas.com yang namanya tak ingin disebutkan.

Melihat wajah Rico yang tak asing lagi, petugas akhirnya membuka pagar pintu, dan masuk ke rumah hingga menuju kamar pribadi Ridwan Mukti dan Lili. Di sana petugas KPK menemukan sejumlah uang di dalam brankas.

Dari rumah pribadi, KPK membawa Rico dan Lilly ke Mapolda Bengkulu untuk diamankan.

KPK juga meringkus Jhoni Wijaya di salah satu hotel dan ditemukan uang Rp 260 juta. Jhoni lantas digiring ke Mapolda Bengkulu.

Sekitar pukul 11.15 WIB, Ridwan Mukti yang saat itu sedang memimpin rapat langsung bertolak menuju Mapolda Bengkulu.

Pukul 14. 40 WIB, KPK membawa lima orang, termasuk ajudan Gubernur Bengkulu, ke Jakarta menuju gedung KPK.

Selanjutnya, KPK menetapkan empat tersangka, yakni Ridwan Mukti, Lily Maddari, Rico Dian Sari dan Jhoni Wijaya.

Pengkhianatan Pakta Integritas

Pada tanggal 1 Maret 2016 pagi, tenda berukuran besar terpasang di lapangan Sport Center, Objek Wisata Pantai Panjang, Kota Bengkulu.

Sebanyak 1.108 pejabat struktural di lingkungan Pemprov Bengkulu berpakaian rapi memadati lokasi itu untuk menandatangani pakta integritas.

Acara yang berlangsung cukup khidmat itu dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Komjen Budi Waseso, serta mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Kapolda Bengkulu, Kajati dan pejabat lainnya.

Puluhan media nasional sengaja didatangkan untuk meliput perhelatan yang cukup fantastis itu.

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti saat itu menabuh genderang perang terhadap korupsi.

Sebanyak 1.108 pejabat struktural di lingkungan Pemprov Bengkulu diminta oleh gubernur untuk menandatangani Pakta Integritas.

Secara umum terdapat tiga isi Pakta Integritas itu, yakni tidak akan melakukan korupsi, tidak berbisnis di birokrasi dan tidak terlibat narkoba. Bila terbukti melanggar, maka para pejabat tersebut harus siap mengundurkan diri.

“Pakta integritas ini adalah awal dari perjalanan panjang kita untuk sama-sama komitmen, dilakukan secara terbuka agar janji saudara-saudara secara moral bisa dipertanggungjawabkan,” sebut Ridwan Mukti kala itu dikutip dari situs Pemprov Bengkulu, www.bengkuluprov.go.id.

Ketua KPK Agus Raharjo saat itu menegaskan bahwa pejabat yang sudah menandatangani Pakta Integritas harus memegang komitmen untuk tidak korupsi dan terlibat narkoba. Agus juga menjelaskan, sejauh ini telah ada 17 gubernur dan 40 wali kota diperkarakan oleh lembaga antirasuah itu.

Mahfud MD dalam seremonial itu diminta untuk berorasi tentang pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Namun Pakta Integritas yang ikut ditandatangani Ridwan Mukti rupanya hanya simbol belaka.

Setelah perhelatan itu, satu per satu pejabat dimutasi dan diganti dengan pejabat baru yang sebagian besar ia datangkan dari Kabupaten Musirawas yang pernah ia pimpin sebelum jadi Gubernur Bengkulu.

Protes dari publik juga muncul saat Ridwan Mukti mengangkat seorang pejabat di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu yang terindikasi narapidana.

Baca juga: Peneliti Ini Ungkap Umat Muslimlah yang Jadi Korban Sebenarnya dari Terorisme Global

Belum hilang kebingungan publik akan sikap Gubernur Bengkulu atas Pakta Integritas yang ia gagas, tim KPK justru menangkap Ridwan Mukti, Liliy Maddari istrinya dan dua kontraktor lokal pada Selasa (20/6/2017) lantaran diduga terlibat suap proyek.

Sekarang, keempatnya sudah dinyatakan sebagai tersangka kasus suap oleh KPK. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti terbukti sudah mengkhianati Pakta Integritas yang dicanangkannya sendiri.