Kasus Steven Hina Gubernur NTB: Ada yang Arahkan ke Isu SARA?


SURATKABAR.ID – Terkait kasus dugaan penghinaan atas Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), dikhawatirkan sekelompok orang berusaha memperkeruh suasana dengan mempertentangkan isu SARA.

Kekhawatiran itu muncul dari aksi pengerahan massa di Kota Mataram, Provinsi NTB, Senin (17/04/2017), karena sebagian peserta aksi mengkaitkan persoalan dugaan penghinaan perorangan menjadi meluas pada kelompok etnis tertentu. Demikian sebagaimana dilaporkan dalam BBC, Selasa (18/4/2017).

Selain menuntut polisi menindaklanjuti laporan hukum terhadap Steven Hadisurya Sulistyo—yang dianggap menyebarkan kebencian berdasar etnis dan ras—sebagian perwakilan pengunjuk rasa menganggap komentarnya sebagai ‘sebuah ungkapan sadar yang diindikasikan sebagai sikap kolektif kelompok tertentu’.

Direktur Riset Lembaga Setara, Ismail Hasani, mengungkapkan pernyataan Steven yang dianggap menghina Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi dan istrinya, seharusnya diletakkan sebagai persoalan pribadi dan bukan pada latar belakang etnisnya.

Baca juga: Penghina Gubernur NTB Dipolisikan

“Masyarakat diharapkan tidak terprovokasi oleh sikap perorangan yang dianggap menghina. Itu sesuatu yang dalam pergaulan sering terjadi, tetapi [karena] konteksnya gubernur, kemudian menjadi membesar,” ujar Ismail Hasani kepada media, seperti dikutip dari BBC Indonesia.

Ismail juga menganggap persoalan ini tidak perlu diperpanjang dengan membawanya ke ranah hukum, apalagi Steven sudah meminta maaf kepada Gubernur NTB dan istrinya, yang pada gilirannya sudah memaafkan Steven pula.

“Kalau sudah memaafkan, maka semestinya cukup sampai di situ saja,” tegas Ismail.

Kasus ini bermula ketika Steven dilaporkan mengeluarkan komentar yang dianggap menghina Gubernur NTB, Zainul Majdi, dan istrinya saat berada di Bandar udara Changi, Singapura, Minggu (09/04/2017) lalu.

Diduga dilatari kesalahpahaman saat antri di depan counter maskapai penerbangan Batik Air, pria kelahiran 1991 itu kemudian dianggap mengeluarkan kata-kata yang bernada melecehkan.

Dikutip media massa, pria kelahiran Jakarta itu disebutkan melontarkan kalimat, “Dasar Indo, Dasar Indonesia, Dasar Pribumi, Tiko!” di hadapan Zainul dan istrinya.

Namun Steven kemudian membuat surat permintaan maaf tertulis kepada Zainul Majdi, Selasa (11/42017) lalu.

“Saya telah menyadari bahwa kata-kata saya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar NKRI, Pancasila, dan UUD 1944,” tulisnya.

Dia juga berjanji tidak akan mengucapkan lagi kata-kata yang dapat menimbulkan keretakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Walaupun Gubernur NTB Zainul Majdi telah memaafkan yang bersangkutan—dan meminta masyarakat NTB tidak terprovokasi atas kasus umpatan SARA—tetapi masalah ini terus bergulir dan menjadi sorotan di media sosial.

Sebagian orang yang mengaku warga NTB, bahkan sempat mendatangi rumah yang disebut milik Steven di Jakarta, pekan lalu.

Dalam perjalanannya, kasus ini akhirnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Mohammad Jusuf Hamka, yang dikenal sebagai Ketua Masyarakat Muslim Tionghoa, Jumat (14/4/2017), melalui pengacaranya, Farhat Abbas.

Steven dilaporkan berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang mengatur tentang setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian kepada orang lain berdasarkan ras dan etnis.

Polisi diminta menindaklanjuti

Dalam unjuk rasa di Kota Mataram, NTB, Senin (17/04/2017), yang diikuti sekitar 5.000 orang melakukan pawai dari Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center, menuju Polda NTB, seperti dilaporkan wartawan di Mataram, Made Putera untuk BBC Indonesia.

Salah-satu perwakilan unjuk rasa yang menyebut dirinya Gerakan Pribumi Berdaulat, GPB, menuntut agar polisi segera melakukan proses hukum terhadap Steven dan mendesak yang bersangkutan meminta maaf kepada rakyat Indonesia.

“Meminta aparat kepolisian bersikap netral dan pro terhadap penegakan hukum,” ujar Herman Saputra, yang menyebut dirinya koordinator demonstrasi GPB, dalam selebaran yang diterima media.

GPB menganggap kasus ini sebuah ungkapan sadar yang diindikasikan sebagai sikap kolektif kelompok tertentu dan saat unjuk rasa, sebagian peserta juga meneriakkan kata-kata yang memojokkan etnis tertentu.

Makian seperti inilah yang dikritisi oleh Direktur Riset Lembaga Setara, Ismail Hasani, yang meminta agar masyarakat Indonesia tidak terpancing oleh tindakan sekelompok orang yang berusaha memperkeruh kasus ini.

Meskipun kurang sepakat jika kasus yang sudah diselesaikan antara pribadi-pribadi yang bersangkutan ini dilaporkan ke ranah hukum, Ismail mendukungnya jika memang bisa meredam kemarahan masyarakat.

“Kalau memang reaksinya [massa] cukup besar, sebaiknya polisi menempuh jalur hukum, sekalipun saya tidak terlalu setuju dibawa ke proses hukum, karena belum memenuhi unsur pidana,” imbuh Ismail.

Ismail sendiri menganggap permintaan maaf Steven dan keikhlasan Gubernur NTB untuk menerima permintaan maaf sudah cukup untuk menutup masalah ini.

Himbauan tokoh agama NTB

Bagaimanapun, sejumlah tokoh agama dan masyarakat di Provinsi NTB, Minggu (16/4/2017), menyatakan pihaknya ‘mempercayakan’ kasus ini kepada kepolisian untuk diselesaikan.

“Sangat mudah agar tidak melebar, dengan menghukum yang bersangkutan sesuai perundang-undangan, karena ini delik hukum,” ujar Hasanain Juaini, pimpinan Pondok pesantren Nurul Haramain di Lombok Barat, NTB.

Dengan upaya hukum, lanjutnya, masyarakat tidak perlu menggelar unjuk rasa lagi.

“Karena kita tidak ingin terus menerus menjadi tabungan kekecewaan psikologis masyarakat, seolah-olah membiarkan masalah seperti ini berlarut-larut,” imbuh Hasanain.

Sementara, Ketua harian Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, NTB, The Sianyung mengatakan mereka juga menuntut agar polisi menindaklanjuti upaya hukum terhadap Steven yang diduga menghina Gubernur NTB.

Baca juga: Soal Umpatan Rasis Terhadap Gubernur NTB, Begini Tanggapan MUI

“Masalah ini harus diproses hukum untuk memberikan pelajaran agar yang melakukan penghinaan terhadap Gubernur NTB tidak diikuti oleh orang-orang lain,” jelas The Sianyung, yang ikut menandatangi deklarasi bersama tokoh agama dan masyarakat tersebut.

“Siapapun, apapun sukunya, apapun etnisnya, agar tidak mengedepankan isu-isu rasis di dalam berbangsa dan bernegara,” lanjutnya.