Tersebar Surat Ahok Bayar Massa untuk Hadiri Peresmian Masjid Raya, Djarot: Itu Fitnah!


SURATKABAR.ID – Munculnya edaran surat yang berkaitan dengan peresmian Masjid Raya Jakarta, KH Hasyim Asy’ari kemarin membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat merasa difitnah. Pasalnya surat edaran itu tersebar di sosial media serta beberapa aplikasi komunikasi lainnya, sedangkan isinya adalah imbauan bagi warga—jika bersedia datang ke peresmian Masjid Raya Jakarta, maka akan menerima imbalan.

Setiap orang yang hadir dikatakan akan mendapatkan imbalan Rp 250 ribu. Pada surat itu, tercantum nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berikut tanda tangannya. Belum diketahui mengenai benar atau tidaknya surat tersebut. Tapi, Djarot membantahnya. Menurutnya, ada pihak yang hendak memfitnah Ahok dalam Pilkada DKI putaran kedua tersebut.

Kan kemarin sudah diresmiin, jadi itu fitnah. Itu fitnah itu black campaign [kampanye hitam]. Tadi saya dapat kiriman seperti itu, itu fitnah black campaign yang luar biasa,” tandas Djarot di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/4/2017). Sebagaimana dilaporkan dalam Tribun.

Djarot mempunyai asumsinya tersendiri. Terutama mengenai tanggal pada surat, yakni 15 April 2017. Dijelaskan Djarot, bahwa pada 15 April Ahok belum aktif kembali. Apalagi, peresmian dilangsungkan pada Sabtu (15/4/2017) siang.

Baca juga: Ahok Dipolisikan Lagi, Kali Ini karena…

Sementara serah terima jabatan Ahok aktif kembali sebagai gubernur, baru berlangsung Sabtu sore. Dan baru benar-benar menjabat sebagai gubernur pada Minggu (16/4/2017).

Djarot juga mengaku dirinya tercengang saat pertama kali melihat isi surat tersebut.

“Bagaimana gubernur tanda tangan tanggal 15, aktifnya tanggal 16, itu—satu. Kemudian, dalam surat itu tertulis diresmikan pada tanggal 16, hari ini, [sedangkan] kemarin sudah diresmiin itu gimana sih? Logikanya gimana?” tutur Djarot.

Djarot meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menelusuri oknum yang menyebarluaskan surat tersebut. Ia menganggap, surat itu untuk menggerus suaranya pada Pilkada.

“Itulah bentuk black campaign yang harusnya Bawaslu juga harus mendeteksi siapa yang menyebarkan, kan bisa diketahui, supaya kita bisa menjaga situasi yang kondusif sekarang ini,” ungkap Djarot lagi.

Baca juga: Bandingkan, Begini Situasi Konser Dangdut Ahok-Djarot dengan Bakasos Akbar OK-O Care Anies-Sandi

Tak hanya Bawaslu, Djarot mengatakan, pihak kepolisian juga diminta untuk menelusuri penyebar surat.

“Terus kemudian aparat kepolisian, tim cyber itu, bisa melacak siapa yang membikin itu, dan siapa yang menyebarkan terlebih dahulu,” pungkas Djarot dengan tegas.