Janggal! KPK Gencar Usut Korupsi e-KTP, DPR Mendadak Lakukan Ini


SURATKABAR.ID – Wacana revisi Undang-undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) sempat timbul tenggelam. Nah, saat upaya serius KPK dalam menyidik kasus mega proyek e-KTP, tiba-tiba saja wacana revisi UU tersebut mengemuka.

Menurut kabar yang beredar, upaya untuk revisi tersebut digulirkan oleh sejumlah anggota DPR lantaran sarat dengan unsur plitik di dalamnya.

Setya Novanto selaku Ketua DPR RI menjelaskan jika niat revisi UU untuk memperkuat kinerja KPK dan bukan malah sebaliknya.

Novanto dalam kesempatan tersebut juga membantah adanya dugaan jika DPR berniat untuk melemahkan kinerja KPK dalam kasus e-KTP. Dalam pembahasan revisi UU KPK, DPR berkoordinasi dengan pemerintah, sehingga diharapkan UU yang baru akan bisa memperkuat KPK.

“Saya kira tidaklah, dari dulu wewenang KPK itu yang saya ketahui DPR itu adalah memperkuat KPK. Jadi, itu hal-hal yang selalu dibicarakan antara pemerintah dengan pihak-pihak di DPR bagaimana agar KPK itu semakin baik, semakin diperkuat,” papar Setya Novanto seperti yang tertera di tribunnews.com.

 Baca juga: Heboh! Petinggi Golkar Ini Pilih Mundur Ketimbang Dukung Ahok

Ketua Umum DPP Partai berlambang beringin tersebut juga menambahkan jika progress atau perkembangan revisi UU KPK masih ada di prolegnas. Jalan yang ditempuh untuk bisa revisi UU tersebut berdasarkan Novanto masihlah sangat panjang.

“Semua itu kan melalui proses yang sangat panjang yang kita ketahui sampai sekarang juga masih ada di prolegnas,” kata Novanto.

Ahli Mengungkapkan Hal Sebaliknya

Namun, Erwin Natosmal Oemar, peneliti Indonesia Legal Roundtable menyebutkan ada serangan sistematis yang bermaksud untuk melumpuhkan kinerja KPK dalam kasus e-KTP.

Apalagi, berdasarkan pada Erwin Natosmal mengungkapkan jika kasus dugaan e-KTP ini membuat publik makin antipasti terhadap partai politik.

“Kasus ini akan membuat serangan balik terhadap KPK menguat. Akan ada serangan secara sistemastis untuk melumpuhkan KPK dari pelbagai juru mata angin. Mereka-mereka yang dipersepsikan oleh pubkik sebagai figur yang baik, ternyata juga bagian dari praktik koruptif tersebut,” jelas Erwin Natosmal.

 Baca juga: Anies Baswedan Makin Ambisius ‘Gusur’ Ahok dan Jadi Gubernur

Atas hal tersebut, serangan balik ke KPK akan dilancarkan untuk meredam atau menakuti KPK agar tidak mengumumkan tersangka Kkrupsi e-KTP. Meski begitu, para pegiat antikorupsi mendorong KPK untuk berani menjerat mereka yang telah mengembalikan dana suap e-KTP.

“Saya berharap KPK mau dan berani menjerat nama-nama legislator yang terlibat.Termasuk yang mengembalikan dana suap e-KTP. Pengembalian tidak menghilangkan pertangungjawaban pidanannya,” katanya.

KPK Tetap Bersikukuh Ungkap Kasus e-KTP

Febri Diansyah, Juru KPK memastikan jika sejumlah nama penerima dan yang mengembalikan uang pendaaan e-KTP tersebut tidak bocor. Mulai dari pimpinan KPK hingga juru bicara sudah kompak untuk mangatarkan agar publik mengikuti jalannya persidangan tersebut.

Karena nantinya seluruh praktik pengkondisian hingga korupsi massal akan dibuka secara transparan oleh KPK. Seluruhnya telah ditulis KPK secara lengkap dalam dakwaan.

Baca juga: Banyak Nama Besar Terlibat pada Korupsi E-KTP, KPK Berharap Tak Ada Guncangan Politik

“Sampai saat ini KPK belum sebutkan nama siapapun yang akan muncul di dakwaan,”  papar Febri

Febri menjelaskan lebih lanjut lagi jika nama-nama tersebut tidak hanya sekedar nama melainkan saja juga peranan mereka dalam korupsi secara mendetail. Bahkan, KPK siap membuka mulai dari anggaran proyek sampai aliran ke berbagai pihak. Dan rencananya, nama-nama tersebut balak dibuka pada 9 Maret di sidang perdana.

Dan yang paling penting, Febri meminta masyarakat untuk turut mengawasi proses persidangan yang mulai digelar pada 9 Maret 2017 di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dua terdakwa Sugiharto dan Irman.