Jika Mendagri Tak Nonaktifkan Ahok, Demokrat Ancam Ajukan Hak Angket


    SURATKABAR.ID – Mendagri kembali didesak untuk memberhentikan sementara Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang masih berstatus terdakwa. Kali ini oleh pihak Partai Demokrat (PD).

    Agus Hermanto selaku Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) menyampaikan, jika Mendagri tidak segera mengambil tindakan, maka Partai Demokrat akan ajukan penggalangan hak angket terhadap Presiden. Demikian seperti diwartakan dalam Detik.

    Agus Hermanto juga menyerukan kekecewaannya terhadap putusan Mendagri Tjahjo Kumolo yang tidak memberhentikan sementara Ahok. Padahal seperti diketahui, Ahok saat ini sedang menjalani sidang kasus dugaan penistaan agama. Menurut Agus yang merupakan Wakil Ketua DPR ini, kebijakan tersebut dapat menimbulkan anggapan kurang baik di mata masyarakat.

    “Sementara jika melihat UU Nomor 23 tahun 2014 pasal 83 tentang Pemda, seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara dari jabatannya apabila didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun penjara, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI,” papar Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/02/2017).

    Baca juga: Prabowo Beri Lampu Hijau untuk Hak Angket Penyadapan SBY

    Menurut asumsi Agus berdasarkan Pasal 83 UU Pemda tersebut, Ahok sudah diberhentikan sementara saat ini.

    “Sehingga kalau menurut Pasal 83 UU Pemda, sesuai dakwaan hukum Ahok, seharusnya diberhentikan sementara sejak Ahok menjadi terdakwa. Dan merujuk surat dakwaan jaksa, mendakwa Ahok itu menggunakan pasal 156 dan 156a dakwaan alternatif,” terang Agus.

    Ahok sendiri terjerat dakwaan dua buah pasal, yaitu Pasal 156 KUHP dengan ancaman maksimal empat tahun penjara, atau Pasal 156a KUHP dengan ancaman maksimal lima tahun penjara. Seperti diketahui, sidang lanjutan kesepuluh dari kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok tersebut sedang berlangsung saat ini sejak pukul 09.00 WIB pagi, Senin (13/02/2017).

    “Jika memang nantinya Mendagri tetap tidak memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta Pak Ahok, maka Fraksi Partai Demokrat di DPR akan mengajukan hak angket terkait hal itu,” tandas Agus.

    Agus juga mengingatkan, Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) pun telah memberikan sinyal untuk ajukan hak angket. Hak angket dapat digunakan jika terpenuhi tanda tangan dari 25 anggota dari minimal 2 fraksi dari DPR.

    “Selain Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS juga sudah memberikan sinyal setuju dengan usulan Hak angket yang akan kami ajukan. Usulan hak angket yang kami usulkan tentunya untuk memperjelas duduk persoalan, karena kami melihat ada ketidakadilan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri terhadap persoalan yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta saat ini,” tutur Agus.

    Harapan Agus, hak angket yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo ini nantinya dapat disetujui oleh mayoritas anggota DPR.

    Sebelumnya, Almuzzammil Yusuf selaku Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKS juga menegaskan, jika Presiden tidak mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap Ahok terkait jabatannya sebagai Gubernur DKI, maka DPR RI dapat menggunakan hak angket.

    “Untuk memenuhi rasa keadilan, hal yang paling tepat adalah menggunakan hak kami, yaitu hak kami ingin menyatakan angket kepada Presiden, dan mudah-mudahan, dan Insya Allah angket ini akan bisa disetujui oleh mayoritas anggota dewan, dan angket ini bisa bergulir sehingga kami bisa berikan jawaban ataupun keterangan kepada masyarakat dengan sejelas-jelasnya,” tukas Agus.

    Baca juga: Ahok Tak Diberhentikan, PKS Berencana Gulirkan Hak Angket

    Inilah bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 1, 2, dan 3:

    1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    2. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.
    3. Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.