Ahok Tak Diberhentikan, PKS Berencana Gulirkan Hak Angket


    SURATKABAR.ID – Almuzzammil Yusuf selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI menyebutkan jika DPR bisa menggunakan hak angket jika Presiden Jokowi tidak mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap terdakwa penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku Gubernur Jakarta.

    Menurut pendapatnya, kini Ahok tengah menyandang status sebagai terdakwa dan mesti dinonaktifkan jika merujuk pada Undang-udang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda). Aturan penonaktifan tersebut mengacu pada Pasal 83 ayat 1,2, dan juga 3 pada Undang-undang yang disebutkan sebelumnya.

    “Setelah menerima kajian dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat, tokoh masyarakat, dan para pakar tentang pengabaian pemberhentian terdakwa BTP (Ahok) dari jabatan gubernur DKI oleh presiden, maka DPR RI dapat menggunakan fungsi pengawasannya melalui hak angket terhadap pelaksanaan Pasal 83 ayat 1, 2, dan 3 UU Pemda,” papar Almuzzammil di Jakarta pada Sabtu (11/2/2017), seperti yang tertera di republika.co.id.

    Anggota Fraksi PKS tersebut menyebutkan jika berdasarkan pada ayat di pasal tersebut, presiden memiliki kewajiban untuk mengeluaran surat keputusan tentang pemberhentian sementara Ahok dari jabatannya sampai keluar keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

    Baca juga: Diserang Tak Peduli Kaum Disabilitas, Ahok: Aduh, Ibu Sylvi Kemana Aja?

    Aturan tersebut berlaku bagi Gubernur yang tengah bertatus sebagai terdakwa yang diancam pidana lima tahun berdasarakan register perkara di pengadilan. Mantan Bupati Belitung Timur itu kini menjadi terdakwa dalam kasus penodaan agama dengan nomor register IDM 147/JKT.UT/12/2016 di PN Jakarta Utara.

    Gubernur Jakarta tersebut didakwa dengan pasal 156 a dan 156 KUHP tentang penodaan agama dengan hukuman masing-masing empat dan lima tahun penjara. Menurut Almuzzammil saat ini hukum sudah memiliki bukti yang cukup untuk melakukan pemberhentian sementara Ahok dari kursi Gubernur.

    Terlebih lagi, menilik kasus-kasus sebelumnya seperti halnya Gubernur Banten dan Sumatera Utara, presiden langsung mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap keduanya, setelah mereka ditetapkan sebagai terdakwa yang didasarkan atas surat register pengadilan.

    “Presiden seharusnya tidak diskriminatif. Sebagai kepala pemerintahan, sudah semestinya presiden memberlakukan kebijakan yang sama dalam kasus Ahok ini, sesuai peraturan perundang-undangan,”terang Almuzzammil

    Baca juga: Persaingan Cukup Ketat, Pilkada Jakarta Diprediksi 2 Putaran

    Jika presiden tidak mengeluarkan surat pemberhentian sementara kepada Ahok, kata Almuzzammil, bisa berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih lagi, kasus ini sudah menjadi sorotan publik yang luas.

    “Masyarakat pun jadi bertanya-tanya, mengapa dalam kasus BTP ini presiden menunda-nunda, tidak segera mengeluarkan surat pemberhentian sementara. Padahal masa cuti kampanye yang bersangkutan (Ahok) segera berakhir dan masa jabatan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono juga segera habis,” jelasnya lagi.

    Dan jika surat pemberhentian sementara tersebut tidak segera dikeluarkan, Almuzzammil menyebutkan jika DPR RI berencana untuk menggunakan hak angket untuk menyelidiki pelaksaanaan pasal 83 ayat 1,2, dan 3.