ICW Pertanyakan Dana Kampanye Agus-Sylvi


SURATKABAR.ID – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai dana kampanye dari ketiga calon Gubernur DKI Jakarta yang paling sulit diterima adalah dana kampanye pasangan calon nomer urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni yang cuma sebesar Rp. 9,1 miliar.

“Agak repot meneropong nomor 1 karena dia tidak bekerja di sektor publik tetapi militer,” ungkap Donal dalam diskusi di ICW, Jakarta, Selasa (7/2/2017), dikutip dari tribunnews.com.

Lebih lanjut, Donal menilai jika dana kampanye pasangan calon berdasar laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dapan mencerminkan integritas para calon pemimpin Jakarta tersebut.

Baca juga: Panglima TNI Bicara Blak-Blakan: Saya Mungkin Besok Bisa Biganti

Ia mempertanyakan bagaimana kedepannya seseorang bisa mengelola dana APBD DKI Jakarta yang tembus sampai Rp 70 triliun jika untuk melaporkan dana kampanye saja tidak jujur.

“Kandidat harus lebih terbuka,” kata Donal.

Donal lantas mengutarakan keraguannya atas besaran dana kampanye Agus-Sylvi yang hanya Rp 9,1 miliar jika dibandingkan dengan aktivitas kampanye serta alat peraga yang selama ini diperlihatkan.

“Sulit mencerna nomor 1 itu Rp 9,1 miliar,” ia kembali mengungkapkan kebingungannya.

Donal juga menyoroti tentang Agus yang latar belakangnya militer dengan pangkat terakhir sebagai Mayor sementara Sylvi adalah birokrat yang menapaki kariernya sejak 1985 dan lama di Pemprov DKI Jakarta.

“Dia bukan subjek penyeleggara negara, tidak pernah lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, red). Sekali lapor agak aneh, Rp 22 miliar,” beber Donal.

Ia kemudian memberikan perbandingan dengan dana kampanye paslon lainnya, dimana pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat Rp 36 miliar dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno mencapai Rp 43 miliar.

Peneliti ICW itu merasa jika dana kampanye Anies-Sandi jauh lebih masuk akal jika kelasnya adalah Pilkada Jakarta.

“Sementara Rp 9,1 miliar itu untuk DKI. Di daerah Lebak saja tidak cukup,” ujar dia.

Selanjutnya Donal mengaku tidak memiliki kesulitan untuk mencari rekam jejak Anies maupun Basuki (Ahok). Ia berpendapan jika Ahok dan Anies yang memiliki latar belakang birokrasi relatif lebih mudah dilacak track recordnya.

Ahok, Donal menambahkan, membangun akuntabilitas dan keterbukaan anggaran. Sedangkan, Anies memiliki pengalaman cukup baik berkomunikasi dengan masyarakat sipil.