Jokowi Kritis, Administrasi Krisis


jokowi lagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memecat Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (15/8/2016). Terhitung, Arcandra masuk dalam kabinet Presiden Jokowi hanya 20 hari. Presiden dianggap ‘kecolongan’ hingga salah dalam mengangkat seorang menteri dan dalam waktu terbilang singkat memberhentikannya.

Arcandra tersandung pada kasus kewarganegaraan. Dia diketahui telah memiliki paspor Amerika semenjak tahun 2012.

“Menyikapi pertanyaan-pertanyaan publik terkait dengan status kewarganegaraan Menteri ESDM saudara Arcandra Tahar. Dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat saudara Arcandra Tahar dari posisinya sebagai Menteri ESDM,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno malam ini di Istana Negara, Senin (15/8/2016), dikutip dari liputan6.com.

Perhatian orang lantas menyorot pada sosok Arcandra, bagaimana anak bangsa yang dianggap brilian tersebut ternyata berkewarganegaraan ganda dan bisa lolos menjadi menteri?

Ditinjau dari sisi kejeniusan dia di bidang yang digelutinya, maka tidak ada yang bisa meragukannya. Pria kelahiran Padang tersebut memiliki enam hak paten internasional tentang energi sumber daya mineral dari penemuan-penemuan teknis hasil risetnya sendiri di berbagai negara.

Akan tetapi memang aturan tidak mengijinkan Arcandra menduduki posisi penting di negeri ini karena paspor Amerika yang terlanjur dimilikinya. Arcandra dinilai melanggar UU No 6/2011 tentang Keimigrasian, UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan, serta UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Aturan tetaplah aturan, dimana warga negara asing tidak diperbolehkan menjadi pejabat, apalagi setingkat menteri.

Masyarakat tidak bisa masuk terlalu jauh untuk memahami kenapa Arcandra akhirnya memilih untuk bermohon menjadi warga negara Amerika pada 2012 silam, namun beberapa bulan sebelumnya, tepatnya februari dia juga memperpanjang paspor Indonesia miliknya. Biar itu menjadi rahasia pribadinya. Kita hanya bisa menakar bahwa tindakan tersebut membuat pintunya mengabdi ke Indonesia melalui pintu sebagai pejabat negara terpaksa tertutup. Mungkin bisa lewat jalur lain.

Presiden Jokowi boleh kenal dengan Arcandra, bisa konsultasi mengenai perbaikan negeri dengannya di bidang yang energi dan segala seluk beluk mengenai bidang yang memang menjadi keahlian Arcandra. Teramat yakin Arcandra akan membantu sepenuh hati, karena memang darah kecintaannya terhadap Indonesia sepertinya masih terasa. Akan tetapi jika kemudian Jokowi melangkah terlampau jauh dengan memberikan sebuah jabatan, maka mau tidak mau, terima atau tidak, Arcandra harus melewati dahulu persayaratan administrasinya.

Di titik ini sepertinya Arcandra sedikit terselip sebuah kekeliruan. Boleh jadi tidak tahu jika berpaspor Amerika tidak boleh jadi menteri atau memang sengaja menyembunyikan statusnya tersebut karena rasa ingin mengabdi pada negeri yang membuncah.

Pada titik ini pula seharusnya “mesin” Jokowi bekerja. Presiden memiliki badan intelijen dan lain sebaginya yang bisa mengupas secara detail mengenai sosok yang akan diberi kepercayaan menjadi pembantunya. Sebenarnya, potensi kecolongan seperti ini sangat kecil jika mesin tersebut berjalan optimal dan berdayakan.

Semoga itu semua bukan karena Presiden tidak punya kemampuan mempercayai para teliksandi negara. Jika demikian, maka semakin kuat dugaan bahwa Jokowi sebenarnya sedang dikepung oleh sebuah konstalasi kepentingan yang sedemikian rumit hingga dirinya kehilangan rasa percaya kepada siapapun.

Mau bagaimanapun juga, ini telah terjadi. Arcandra terpaksa harus diberhentikan karena persyarakat administrasinya tidak memenuhi. Jokowi terpaksa meralat kebijakannya yang baru berusia 20 hari dan harus menerima resiko dikomentarsi negatif atas kekeliruan tersebut.

Sesuatu yang perlu diingat bahwa kesalahan yang sifat administrasi ini bukan kali pertama terjadi pada masa pemerintahan Jokowi. Sebelum kekeliruan soal Arcandra, Presiden juga pernah tersandung masalah tanda tangan sebuah kebijakan. Jokowi pernah menaikkan tunjangan uang muka pembelian kendaraan dinas pejabat negara sebesar Rp 94 juta menjadi Rp 210,89 juta per orang.

Keputusan tersebut terutang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, yang diundangkan 23 Maret 2015.

Namun akhirnya keputusan tersebut dicabut setelah Jokowi menyadari kesalahannya. Ia mengaku hanya mendatangani tanpa membacanya terlebih dahulu.

Entah seperti apa mekanismenya, akan tetapi sebuah kebijakan orang sekelas Presiden bisa salah adalah sesuatu yang tidak sepele.

“Itulah kenapa saya sebut negeri ini mulai tidak memiliki pemimpin dan kepemimpinan, karena Presidennya hanya sekedar tanda tangan semua dokumen yang disodorkan ke dia tanpa tahu apa kebijakan yang dia tanda tangani,” ujar Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Ahad (5/4/2015), dikutip dari republika.co.id.

Dua kejadian tersebut sudah bisa jadi cerminan bagaimana Presiden Jokowi mengalami krisis dalam hal administrasi. Bahkan pakar hukum tata negara, Yusril Izha Mahendra membuat ungkapan yang terbilang sadis. Ia menyatakan jika negara ini diurus oleh orang amatiran.

Presiden memang tidak harus mengetahui berbagai hal, pintar segalanya, hafal undang-undang. Namun salah satu kunci memimpin bangsa sebesar ini adalah bagaimana mampu memilih, mengatur dan mengendalikan orang-orang yang membantunya menjalankan roda pemerintahan.

Masalahnya, untuk menjadi Presiden, seseorang harus mendapat sokongan dan dukungan dari kekuatan-kekuatan “gaib”. Di mana pada saat berhasil mempimpin, kekuatan-kekuatan ini menagih janji dan saling bergerak secara dinamis.

Jokowi jika tak memiliki ‘kedigdayaan’ mengendalikannya maka akan menjadi bulan-bulanan. Tidak dipercaya rakyat dan tidak mampu pula menemukan orang yang bisa dipercayai dalam membangun negeri. Tanda tanda tangan pun salah, memilih menteri juga keliru.

Kesalahan ini menjadi lahan bagi para oposisi untuk menyerang Jokowi. Dia akan jadi sasaran empuk atas kealpaannya tersebut.

“Menurut saya ini salah satu kecerobohan, ketidakcermatan Presiden dalam memilih para pembantunya,” kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016), dikutip dari kompas.com.

Presiden Jokowi semakin kritis karena krisis admistrasi.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaTNI AU Bentrok Dengan Warga, Belasan Orang Termasuk Wartawan Jadi Korban
Berita berikutnyaDoanya yang Menohok Pemerintah Bikin Heboh, Ini Kata Syafi’i