Sebut Ada Dugaan Pelanggaran Penggunaan Uang Negara di Pilpres 2019, Sandiaga Siap Mengaudit


SURATKABAR.ID – Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti adanya dugaan pelanggaran penggunaan keuangan negara dalam gelaran Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019.

“Temuan dugaan pelanggaran ini berdasarkan beberapa pengakuan dan beberapa bukti yang disampaikan, ada misuse of state resources,” ujar Sandiaga ditemui di Gedung Pandan Sari, Jalan Pusdika, Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/5), dikutip dari Kompas.com.

Sandiaga menuturkan terkait penyalahgunaan pemakaian anggaran tersebut bisa dibagi jadi empat tahapan. Dan itu adalah penyelewengan atau penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, BUMN, atau pun BUMD.

Ia menilai, demi membuktikan Pemilu 2019, terutama pilpres berlangsung dengan jujur dan adil tanpa ada kecurangan bisa diketahui dengan cara melakukan audit.

Baca Juga: Blak-Blakan! Elite PD Sebut Dukung Prabowo Bikin Suara Partai Lantaran Politik Identitas

“Ini tentunya sangat mudah diaudit, kalau perlu ada forensic audit karena tidak boleh ada satu rupiah pun juga yang digunakan dana pemerintah untuk menguntungkan salah satu paslon, baik itu 01 maupun 02,” ujar mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Lebih lanjut, Sandiaga mengatakan bahwa audit bisa dilakukan dengan cara melibatkan kantor-kantor akuntan. Ia juga menyarankan agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turut dilibatkan dalam audit.

“Ini sangat mudah sekali kita bisa lihat aliran dananya, kita bisa tunjuk kantor akuntan publik yang kredibel kalau perlu yang memiliki reputasi yang nasional maupun internasional,” tutur Sandiaga.

Sandiaga sendiri menyatakan siap untuk mengaudit hal itu. “Ini saya mengerti sekali. Ini bisa kita taruh di mikroskop pasti akan terlihat,” imbuhnya.

Ia berharap temuan yang telah dilaporkan termasuk penyelenggara pemilu yang mana menggunakan anggaran negara itu dapat ditelusuri sehingga ada temuan konkret. Dengan begitu, publik akan yakin bahwa tak ada penyalahgunaan anggaran negara. Namun itu harus lebih dulu melalui proses audit.

“Saya dukung itu bagian daripada evaluasi untuk mengungkap yang terjadi tangal 17 April, baik sebelum, pas pencoblosan dan setelah pencoblosan, sehingga Rp 25 triliun uang rakyat yang dipakai itu betul-betul menghasilkan pemilu yang berkualitas,” tegas Sandiaga.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, sebelumnya telah melakukan evaluasi terhadap dugaan pelanggaran pemilu, terutama dalam gelaran pesta demokrasi lima tahunan Pilpres 2019. BPN menemukan ada enam indikasi kecurangan, di mana salah satunya adalah dugaan pelanggaran penggunaan keuangan negara.