Menanggapi ‘People Power’, Karding: Saya Cium Tangan Amien Rais 4 Kali


    SURATKABAR.ID – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Abdul Karding mengaku ragu atas ancaman yang disuarakan mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais soal ‘people power’ atau pengerahan massa.

    Karding, seperti yang dihimpun dari laman Jawapos.com pada Selasa (2/4), menilai bahwa ancaman tersebut tidak akan mungkin terjadi. Jika benar-benar terjadi, ia berjanji akan mencium tangan Amien Rais sebanyak empat kali.

    “Saya cium tangannya Pak Amien Rais empat kali kalau sampai terjadi people power,” ujar Karding ketika ditemui di Hotel Santika, Palembang, Sumatera Selatan, pada Selasa (2/4).

    Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Amien Rais sudah tak memiliki mengaruh apapun dalam dunia politik Indonesia. Dan menyebarkan ancaman menggunakan people power seperti yang dilakukannya bukanlah tindakan yang baik.

    Pasalnya, Karding menilai, negara dan pemerintah telah dikelola dengan baik dan benar. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pengerahan massa seperti yang dibayangkan Amien Rais tidaklah layak untuk dilakukan di Indonesia saat ini.

    Baca Juga: Amien Rais Ancam Pakai ‘People Power’, Jokowi: Jangan Menakut-Nakuti

    Ia menyebut kondisi Indonesia dengan pemerintahannya sekarang sangat jauh berbeda seperti yang terjadi pada tahun 1998. “Sekarang people power apa? Yang di-people power siapa? Kecuali kalau pemerintahan ini zalim,” tutur Karding.

    Seperti yang diketahui, Amien Rais yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Persaudaraan Alumni 212 meminta agar tidak ada tindak kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 pada 17 April mendatang. Ia pun mengklaim masyarakat bakal melancarkan people power apabila ada kecurangan.

    Amien Rais menilai, aksi people power tak dapat disangkutkan dengan revolusi, lantaran tak memakan korban. Tak hanya itu. Ia juga mengklaim people power sah dilakukan jika ditemukan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu.

    “Kalau sampai nanti terjadi kecurangan, sifatnya terukur, sistematis, dan masif. Ada bukti, itu kita enggak akan ke MK, enggak ada gunanya tapi kita langsung people power,” ujar Amien Rais di Kompleks Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, pada Minggu (31/3) lalu.

    Sementara itu di lain sisi, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan dengan tegas mengatakan bahwa partainya tidak akan mengikuti wacana people power versi Amien Rais. Ia menilai ancaman tersebut sangat berbahaya bagi sistem demokrasi.

    “PAN tidak akan ikut people power. PAN tidak tertarik dan tidak akan ikut people power. Ancaman itu sangat berbahaya dan tidak bertanggung jawab,” ujar Bara ketika dimintai konfirmasi pada Senin (1/4) kemarin.

    Bara menganggap people power hanya relevan digunakan untuk melawan kekuasaan otoriter. Sementara di sebuah demokrasi, cara tersebut diklaim tidak relevan. Terkecuali jika dalam kekuasaan demokratis tersebut terjadi pelecehan terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

    “Kami tidak lihat itu di Indonesia sekarang,” tegas Bara.

    Ia juga mengungkapkan bahwa PAN masih menpercayai KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen. Baginya, KPU telah berupaya keras demi memastikan semua tahapan pemilu berlangsung secara fair dan transparan.

    “Memang ada kekurangan, tapi kami lihat KPU cepat memberikan respons dan ambil langkah cepat untuk perbaikan seperti pada DPT bermasalah. Kalau ada indikasi pelanggaran atau kecurangan, kami akan ambil langkah seperti yang tercantum di UU Pemilu, yaitu dengan membawa kasus ke MK,” ujarnya.

    Terlebih, ia menilai, kecurangan pemilu secara masif, terorganisasi, dan terstruktur sangatlah berat untuk dilakukan pada gelaran pemilu tahun ini. Mengingat nantinya aka nada lembaga pemantau internasional yang ikut memonitor pemilu.

    “Ide people power dalam konteks sengketa pemilu juga sama saja dengan melecehkan prinsip rule of law. Karena UU Pemilu mengatur mekanisme sengketa lewat jalur MK,” pungkas Bara.

    Lain lagi dengan mantan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo yang menilai pernyataan Amien Rais soal people power adalah bentuk kegelisahannya mengenai semakin maraknya indikasi atas kecurangan pada Pemilu 2019.

    Karena itu, Amien Rais yang juga merupakan mantan Ketua Umum PAN tersebut menilai sangat penting untuk menyampaikan pesan agak keras.

    Salah satu contoh dugaan kecurangan paling anyar adalah adanya dugaan pengerahan massa yang perintahnya diturunkan langsung oleh Kapolres Garut. Padahal dalam peraturan, kepolisian diwajibkan bersikap netral pada pemilu.

    “Berita kasus pengerahan Kapolres Garut itu adalah satu dari sekian banyak bukti mengapa Pak Amien sampai perlu bersuara keras soal people power,” tutur Drajad.

    Ia pun meminta kepada seluruh pihak untuk tak lagi meragukan Amien Rais sebagai penjaga demokrasi. Pasalnya, sebagai bapak reformasi, Amien Rais memberi peringatan jika MK, KPU, Bawaslu, dan Polri bisa seperti sekarang ini adalah karena hasil reformasi.

    “Mereka diharapkan menjadi penjaga gawang demokrasi, politik yang bersih, dan penegakan hukum yang adil,” pungkasnya.