Komentar Bupati Bogor Terkait Kecamatan Jonggol yang ‘Dijual’ ke Tiongkok


SURATKABAR.ID – Terkait Kecamatan Jonggol yang hendak ‘dijual’ ke Tiongkok mendapat komentar dari Bupati Bogor. Ia menanggapi, justru dirinya mengaku belum mengetahui soal hal itu. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia akan menawarkan 28 proyek senilai USD 91,1 miliar, atau setara Rp1.295,8 triliun kepada pemerintah Tiongkok. Proyek penawaran ini akan dilakukan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kedua The Belt and Road Initiative atau Jalur Sutra pada April mendatang.

Mengutip reportase RadarBogor.ID, Kamis (28/03/2019), Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor menjadi satu dari 28 proyek yang akan “dijual” sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) Indonesia-China.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, ada empat wilayah strategis yang akan diprioritaskan dalam program The Belt and Road Initiative, yakni Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Bali.

Keempat wilayah tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan geografis yang dinilai mempunyai keunggulan dan keunikan masing-masing. Diyakini bahwa keunggulan dan keunikan masing-masing kawasan itu dapat menjadi daya tarik para investor Tiongkok.

“Pemilihan wilayah ini sejalan dengan misi pemerintah membangun dari pinggiran,” ujar Lembong.

Baca juga: Simulasi PD III: Rusia dan China Kalahkan AS, Banyak F-35 ‘Terbunuh’

Dari ke-28 proyek yang ditawarkan ke Tiongkok, tak semuanya berada di empat wilayah itu. Pemerintah juga menyiapkan delapan proyek yang berada di wilayah lain.

Di antaranya yakni, kawasan ekonomi khusus Indonesia-China di Jonggol, Jawa Barat, Coal Fired Power Plant (CFPP) berkapasitas 2×350 Mw di Celukan Bawang, Bali, Pembangkit listrik skala menengah di berbagai lokasi di Pulau Jawa, Mine mouth Coal Fired Power Plant (CFPP) Kalselteng 3 berkapasitas 2×100 Mw dan Kalselteng 4 berkapasitas 2×100 Mw, Kalimantan Tengah, dan kolaborasi internasional Meikarta Indonesia-China.

Meskipun masuk proyek strategis, BKPM belum menjelaskan detil mengenai puluhan proyek itu. Demikian juga halnya dengan rencana KEK Indonesia-China di Jonggol.

Bupati Tahu dari Media

Pers pun mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Bupati Bogor Ade Yasin. Sebagai pemilik wilayah, Ade mengaku justru baru mengetahui informasi itu dari media.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor juga tak ada rencana pembangunan kawasan ekonomi khusus di Jonggol.

Justru saya belum tahu (KEK Indonesia-China di Jonggol). Makanya untuk detilnya seperti luasan dan lain-lain saya tak tahu,” papar Ade.

Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Badan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappeda Litbang) Kabupaten Bogor, Ajat Rohmat Jatnika, ikut menyuarakan hal yang senada.

Menurut pengakuannya, ia belum mengetahui secara teknis proyek KEK Indonesia-China di Jonggol. Dia menilai program itu adalah langsung dari pemerintah pusat. Sehingga tak melibatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Bumi Tegar Beriman.

“Itu programnya pemerintah pusat,” tukasnya.

Peraturan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Special Economic Zone (SEZ) 

Sebagai informasi, kawasan ekonomi khusus (KEK) atau Special Economic Zone (SEZ) ialah wilayah geografis yang memiliki peraturan ekonomi khusus yang lebih liberal dari peraturan ekonomi yang berlaku di suatu negara.

Secara geografis dan jurisdiktif, KEK merupakan kawasan perdagangan bebas. Dan ini termasuk kemudahan dan fasilitas duty free atas impor barang-barang modal untuk bahan baku komoditas sebagaian ekspor, dan dibuka seluas-luasnya.

Berdasarkan data Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Hingga tahun ini terdapat 12 KEK di Indonesia. Namun, baru tujuh dari kawasan ekonomi khusus ini yang beroperasi. Sementara lima kawasan lagi masih dalam tahap pembangunan.

Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan pemerintah tak akan mengistemewakan Tiongkok kalaupun investasinya masuk ke Indonesia. Menurutnya, mereka harus tetap memenuhi syarat selayaknya investor asing dari negara lain.

“Pertama, setiap investor yang hendak menanamkan modalnya harus membawa teknologi terbaik dari negara asal. Kami tidak mau menerima second class technology (teknologi kelas dua), kami mau investor membawa teknologi ramah lingkungan,” ungkap Luhut.

Ia menambahkan, syarat kedua yakni saat investor membawa teknologi terbaru ke Indonesia maka secara perlahan investor tersebut harus melakukan transfer knowledge atau berbagi pengetahuan serta teknologi kepada pekerja Indonesia.

“Ketiga, investasi tersebut harus mempekerjakan pegawai asal Indonesia sebanyak mungkin,” bebernya.

Keempat, calon investor harus membangun industri yang bisa memberikan nilai tambah kepada produk Indonesia. Ditegaskan Luhut, hal ini karena skema kerja samanya adalah B2B maka kedua belah pihak harus saling menguntungkan.

“B2B dan harus saling menguntungkan dan jangan itu ada pemerintah, pemerintah sama sekali tidak terlibat. Tadi misalnya ada yang mau investasi bahan bangunan, sehingga rumah murah, kita harganya lebih rendah dan kualitas lebih bagus dan cepat, kenapa tidak,” pungkasnya.

Selama ini, Tiongkok merupakan salah satu negara yang menjadi investor dan kreditur terbesar bagi Indonesia. Tahun lalu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi asal Tiongkok mencapai US$2,4 miliar dan menduduki peringkat ketiga terbesar dari total investasi asing.

Jenis investasinya beragam mulai dari pembangunan pembangkit listrik hingga fasilitas pemurnian dan pengolahan hasil tambang. Selama masa pemerintahan Joko Widodo, trennya memang relatif meningkat. Pada 2014, realisasi investasi Tiongkok di Indonesia mencapai US$800 miliar.

Kemudian, pada tahun 2015, melambat menjadi US$628 juta. Pada 2016, investasi Tiongkok kembali melesat menjadi US$2,7 miliar, dan 2017 mencapai US$3,36 miliar.

Utang RI ke RRC

Dari sisi utang, menurut data Bank Indonesia (BI), utang Indonesia ke Tiongkok juga terus meningkat. Pada 2014, total utang Indonesia ke Republik Rakyat China itu mencapai US$7,87 miliar.

Kemudian, pada 2015, melesat 73,5 persen menjadi US$ 13,6 miliar. Pada 2016, kembali merangkak menjadi US$15,16 miliar dan naik menjadi US$16,15 miliar pada 2017. Akhir tahun lalu, utang Indonesia ke Tiongkok telah mencapai US$17,31 miliar.

Kepala Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menilai Tiongkok dilirik menjadi mitra potensial pembangunan proyek infrastruktur karena memiliki pendanaan yang besar.

Program Jalan Sutera Modern

Di samping itu, Tiongkok ingin melakukan ekspansi untuk mendukung program Jalan Sutera Modern yang akan memperlancar arus perdagangannya. Kendati demikian, Lana menilai keterlibatan Tiongkok dalam proyek infrastruktur di Indonesia harus dipikirkan matang-matang dan dilakukan dengan hati-hati.

Sebab, biasanya Tiongkok turut membawa sumber dayanya yang akan menjadi isu sosial yang sensitif. Kemudian, itu pun sebenarnya tak lepas dari keterbatasan kemampuan bahasa.

“Tiongkok kalau investasi biasanya membawa satu gerbong, termasuk tenaga kerja dan segala macam. Memang pilihannya sulit karena, sekarang, yang punya uang mereka,” imbuhnya.

Lana mengingatkan, pada periode kepemimpinan mantan Presiden Soeharto, model penerimaan utang ialah dalam bentuk proyek atau barang yang akan dilunasi pemerintah dengan uang. Akibatnya, Indonesia jadi tidak leluasa.

“Ketika kita utang in-kind, kita tidak akan memiliki keleluasaan karena kita sudah diberikan barang apa adanya dan belum tentu barang tersebut teknologi baru, bisa jadi teknologi usang di negara asal yang di bawa ke sini,” paparnya.