Diterpa Isu Polisi Tak Netral, Begini Tindakan Tegas Kapolri


SURATKABAR.ID – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengeluarkan surat telegram kepada seluruh jajarannya untuk tetap berpegang teguh pada sikap netral serta tak berpihak pada salah satu kubu dalam ajang Pemilu 2019 yang akan digelar serentak pada 17 April mendatang.

Dalam salinan surat telegram tertanggal 18 Maret 2019, dihimpun dari laman Beritasatu.com pada sabtu (23/3/2019), terdapat 14 poin penting yang menjadi fokus Tito. Pertama adalah larangan untuk ikut membantu mendeklarasikan calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif.

Kemudian tercantum juga larangan menerima, memberikan, meminta, mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan, hingga bantuan dalam bentuk apa pun yang diberikan pihak parpol, caleg, capres, cawapres ataupun dari tim sukses.

Anggota polri juga dilarang untuk menghadiri suatu acara giat deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan parpol dengan menjadi pembicara/narasumber. Terkecuali jika tujuan kehadiran jajaran polisi adalah dalam rangka menjalankan tugas mengamankan kegiatan sesuai dengan surat perintah tugas.

Baca Juga: Tegaskan Dirinya Tak Netral Soal Politik, Aa Gym Dukung Capres-Cawapres Ini?

Poin lainnya adalah larangan mempromosikan, menanggapi, serta menyebarluaskan gambar dan/atau foto capres, cawapres, maupun caleg. Tak terkecuali, baik melalui media massa, media online, atau media sosial.

Tak hanya itu, anggota kepolisian juga tidak diizinkan berfoto bareng dengan capres, cawapres, caleg, massa, ataupun simpatisan. Pasalnya, foto selfie dengan pose jari yang menyimbolkan dukungan untuk capres, cawapres, caleg, dan parpol berpotensi digunakan oknum tak bertanggung jawab untk kemudian menuding Polri bersikap tidak netral dengan berpihak pada salah satu kubu.

Dalam telegram tersebut, Tito juga melarang polisi memberikan dukungan politik serta menunjukkan keberpihakan dalam segala bentuk kepada capres, cawapres, caleg, dan parpol. Jajaran polisi pun tak diperbolehkan untuk menjadi pengurus atau anggota dari tim sukses capres, cawapres, dan caleg.

Larangan menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang bisa menguntungkan atau merugikan kepentingan capres, cawapres, caleg, atau parpol juga tak boleh dilakukan polisi.

Larangan memberikan fasilitas dinas atau pribadi untuk kepentingan capres, cawapres, caleg, atau parpol pun diberikan Tito kepada para anggota kepolisian. Selain itu mereka juga diharamkan melakukan kampanye hitam (black campaign) hingga menganjurkan masyarakat untuk tidak menggunakan hak suaranya alias golput.

Dua larangan terakhir adalah memberikan informasi kepada siapa pun mengenai hasil perhitungan suara Pemilu 2019 dan menjadi panitia pemilu, anggota KPU, serta Panwaslu.

Terkait 14 poin yang menjadi penekanam Tito, Juru bicara Polri belum memberikan tanggapan apapun.

Seperti yang diketahui, belakangan ini isu yang menyebut polisi tidak netral memang tengah menggempur Polri. Mulai dari dukungan untuk menjadi buzzer Jokowi menggunakan aplikasi Sambhar, kesusupan aksi politik pada sejumlah acara millennial Road Safety Festival (MRSF), hingga yang palung anyar adalah video ‘Jokowi Yes’.