Nyelekit! PDIP Bongkar Borok Prabowo di Pilgub DKI Jakarta 2012. Ternyata…


SURATKABAR.ID – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari buka-bukaan soal borok Prabowo Subianto. Ia menyebut dana kampanye Joko Widodo (Jokowi) sewaktu Pilgub DKI Jakarta 2012 justru ludes oleh Prabowo.

Hal tersebut, diwartakan Republika.co.id, Rabu (20/2/2019), disampaikan Eva sebagai tanggapan terhadap pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo. Edhy mengungkap keuntungan kelola tanah Prabowo di Kalimantan Timur tak bersisa untuk membiayai kampanye Jokowi.

“Soal biaya kampanye Pilkada 2012 kan kesepakatan. Lagian kan habis untuk biaya iklan tentang Pak PS (Prabowo Subianto) sendiri zaman itu. Jadi penerima manfaat terbesar Pak PS,” ujar Eva yang juga merupakan Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP, pada Rabu (20/2) kemarin.

Jokowi saat Pilkada 2012 digelar, berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang ketika itu masih merupakan kader Gerindra. Eva menuding, Prabowo malah mengambil manfaat dari kampanye Jokowi untuk ikut beriklan pada tahun 2012.

Kan ada analisa content (iklan), bahwa isi kampanye Jokowi-Ahok, banyak mengkampanyekan Pak PS juga. Jadi penerima manfaat balik ke PS juga,” imbuh Eva lebih lanjut.

Baca Juga: Kelanjutan Polemik Selang Cuci Darah di RSCM, Prabowo Digugat Rp 1,5 Triliun

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menyebut salah satu keuntungan usaha kelola lahan yang dijadikan bahan serangan oleh capres Jokowi dalam Debat Capres 2019, Minggu (17/2) lalu merupakan biaya kampanye Jokowi saat Pilgub DKI 2012 dengan jumlah besar.

“Beliau seperti lupa dengan sejarah bahwa Pak Prabowo dan Partai Gerindra adalah bagian yang pernah membesarkan namanya hingga bisa besar seperti sekarang ini. Kami tak menyangka Pak Jokowi bisa sampai hati menyerang sisi pribadi,” ujar Edhy melalui keterangan tertulis, Rabu (20/2).

Pembelaan yang dilontarkan Edhy, sebut Eva, tak menutup fakta penting bahwa Prabowo memiliki Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah ratusan ribu hektare. Ia menilai, kepemilikan HGU Prabowo tersebut menjadi penyebab indeks ratio penguasaan tanah tak adil.

“Sesuatu yang dipakai menyerang Pak Jokowi, Pak PS tidak legitimate menyoal karena dia bagian dari persoalan. Jadi bagusnya malah mendukung kebijakan land reform Pak Jokowi. Bukan malah lempar batu sembunyi tangan, padahal batu yang lain masih di tangan,” pungkas Eva tegas.